| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan berdasarkan tingkat pendapatan dan pendidikan penduduk di sembilan provinsi di Indonesia setelah penerapan Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009. Desain penelitian yang digunakan adalah studi ekologis. Pemilihan sembilan provinsi dilakukan secara purposive berdasarkan tiga golongan pendapatan dan pendidikan, yaitu rendah, menengah dan tinggi. Data tingkat pendapatan yang digunakan adalah data proksi pendapatan berupa produk domestik regional bruto per kapita dan data tingkat pendidikan yang digunakan adalah persentase penduduk daerah pedesaan dan perkotaan di provinsi berumur 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah/STTB tertinggi setara Diploma IV/S1/S2/S3. Provinsi terpilih adalah NTT, Maluku Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa skor pola pangan belum mencapai target sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009. Penurunan konsumsi pangan sumber karbohidrat dan lemak serta peningkatan konsumsi pangan sumber protein, vitamin, dan mineral terjadi seiring peningkatan pendapatan dan pendidikan penduduk. Meskipun demikian, konsumsi beras dan terigu masih tinggi dan pemanfaatan pangan lokal masih rendah di berbagai wilayah dengan golongan pendapatan dan pendidikan berbeda. Percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal belum tercapai jika peran pangan lokal masih rendah serta kecenderungan konsumsi padi-padian masih tinggi. | id |
