Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Budaya: Studi Kasus Desa Warungbanten

Abstract

Desa Warungbanten memiliki potensi budaya kuat melalui Kasepuhan Cibadak yang melestarikan tradisi adat, namun pengelolaannya sebagai destinasi wisata masih bersifat rintisan dan informal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi eksisting desa, menganalisis kesenjangan dengan Desa Wisata Adat Osing Kemiren, serta merumuskan model pengembangan desa wisata berbasis budaya dari perspektif ekonomi dan birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan Business Model Canvas (BMC), benchmarking, dan SWOT-TOWS yang divalidasi melalui expert judgement. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan utama pada kelestarian budaya adat, namun terdapat kesenjangan pada kelembagaan, sumber daya manusia, pemasaran digital, dan sistem monetisasi. Strategi pengembangan diprioritaskan pada pembentukan Pokdarwis dan reaktivasi BUMDes, disertai mitigasi risiko sosial-budaya untuk mengantisipasi pergeseran mata pencaharian dan komersialisasi tradisi adat. Implikasi penelitian ini adalah model BMC usulan (BMC 1) yang mentransformasi tata kelola desa secara terstruktur dengan budaya adat sebagai inti pengembangan guna mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.

Warungbanten Village possesses strong cultural potential through Kasepuhan Cibadak, yet its management as a tourism destination remains at a pioneering and informal stage. This study aimed to identify existing conditions, analyze gaps with Osing Kemiren Traditional Tourism Village, and formulate a cultural-based development model from an economic and bureaucratic perspective. A qualitative case study approach was employed, with data gathered through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Business Model Canvas (BMC), benchmarking, and SWOT-TOWS validated by expert judgement. Results indicate the village's primary strength lies in cultural preservation, while gaps exist in institutional management, human resources, digital marketing, and monetization systems. Development strategies prioritize establishing Pokdarwis and reactivating BUMDes, accompanied by socio-cultural risk mitigation to anticipate shifts in primary livelihoods and the commodification of adat traditions. The implication is a proposed BMC model (BMC 1) that transforms village governance into a structured system with traditional culture as its core to achieve sustainable economic independence.