Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Dan Lintas Batas Antarnegara Di Kabupaten Kapuas Hulu – Provinsi Kalimatan Barat

Abstract

Secara geografis dan administrasi Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Sarawak-Malaysia. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi strategis secara nasional terutama dibidang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan tingkat perkembangan wilayahnya, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tingkat perkembangan yang rendah karena lemahnya pelayanan sarana dan prasarana dasar, akses transportasi, sumber daya manusia serta pemanfaaatn SDA dan Ekonomi. Perkembangan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan saat ini mengisyaratkan telah terjadi perubahan paradigma pembangunan di kawasan perbatasan. Arah pengembangan kawasan perbatasan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking kini menjadi outward looking, Pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesjahteraan. Selain kebijakan nasional, Indonesia juga terikat dalam kerangka pembangunan kawasan yang disebut dengan Komunitas ASEAN Community (Security-Economic-Socio-Cultural) Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Tingkat Perkembangan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu (2) mengetahui tipologi interaksi lintas batas dan persepsi pengembangan konektifitas di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Sarawak-Malaysia dan (3) merumuskan strategi pengembangan Kawasan Perbatasan dan Lintas Batas di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk menjawab tujuan tersebut diperlukan data pendukung yang terdiri data sekunder dan data primer. Kebutuhan data diperoleh melalui kegiatan survey lapangan dan survey instansi yang terdiri dari BAPPENAS, BNPP, BAPPEDA Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Imigrasi, Kantor Kecamatan dan kantor desa. Metode analisis antara lain, Location Quotient (LQ), Analisis Tipologi EkonomiKklassen, Analisis Skalogram, Analisis Gravitasi dan AHP dan SWOT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan di Kabupaten di Kapuas Hulu hanya mempunyai 1 (satu ) kecamatan dengan katagori maju dan tumbuh tapi tertekan yaitu putussibau utara sementara 6 kecamatan lainya merupakan kecamatan yang relatif tertinggal ekonominya. Hasil analisis Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) menunjukan Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan sebagai Hierarki 1 (Pusat Kegiatan Utama) dan Embaloh Hulu (hierarki2), Badau (hierarki2), Puring Kencana (Hierarki 3), Empanang (hierarki 3), Batang Lupar (Hierarki 3). Analisis interaksi menunjukan hubungan interaksi yang cukup erat diberbagai aspek kehidupan antara lain social dan ekonomi serta penyediaan infrastruktur. Selanjutnya dirumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan lintas batas dengan strategi utama pembangunan kawasan perbatasan adalah (a) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Produksi Komoditas Unggulan (b) Membangun jaringan pemasaran dan perdagangan untuk produk pertanian dan perkebunan (c) Pengembangan potensi pariwisata alam berwawasan lingkungan di Taman Nasional Danau Sentarum dan TNBK (d) Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan jaringan transportasi. Strategi utama dalam pengembangan lintas batas adalah (a) Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan interaksi dan konektifitas antar negara untuk mendukung pergerakan orang dan barang (b) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah produksi komoditas unggulan yang berdaya saing dan berpeluang ekspor. (c) Menyusun regulasi-regulasi terkait pengelolaan lintas batas sebagai respon terhadap ASEAN dan AEC. (d) Melakukan kerjasama pengawasan dan keamanan yang lebih intensif di kawasan perbatasan (e) Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing masyarakat lokal perbatasan (f) Meningkatkan kualitas pelayanan Pos Lintas Batas, antara lain;Custom,Immigration,Quarantine,Security. Saran dalam pengembangan kawasan perbatasan kabupaten Kapuas hulu adalah meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan potensi lahan dan nilai tambah produksi komoditas unggulan pertanian dan perkebunan untuk pasar lokal, regional dan ekspor, meningkatkan pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana dasar serta optimalisasi hubungan kedua negara dalam rangka memanfaatkan peluang pembangunan kawasan perbatasan dan lintas batas antar negara.