Pemanfaatan dan Stakeholders Hutan Mangrove Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

Abstract

Meningkatnya budidaya perikanan tidak diiringi dengan kelestarian hutan mangrove yang merupakan ekosistem khas di sepanjang pantai Kabupaten Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung luas hutan mangrove berdasarkan luas hutan dan RTRWK di Kabupaten Indramayu, mengidentifikasi pemanfaatan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu, menganalisis kepentingan dan pengaruh stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu, Mengidentifikasi persepsi serta sikap masyarakat dan stakeholders terhadap hutan mangrove di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan adalah survei dan observasi yang dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan wawancara semi terstruktur. Data dianalisis menggunakan metode analisis pemangku kepentingan. Adapun data primer lainnya adalah data citra Landsat 8 OLI perekaman bulan Juni 2017. Data sekunder diperoleh dari SKPD berupa beberapa jenis peta, dokumen peraturan, dan tupoksi. Analisis spasial digunakan untuk membandingkan antara penutupan lahan eksisting dengan peta kawasan hutan dan RTRW Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian meunjukkan luas total hutan mangrove di Kabupaten Indramayu hanya tersisa 2.228,79 Ha dimana 1.221,77 Ha berada di dalam kawasan hutan dan 1007,21 Ha berada di luar kawasan hutan. Dalam kurun waktu 10 tahun luas tutupan vegetasi mangrove berkurang sebesar 10.242,21 ha atau 82%. Jenis lahan paling luas di kecamatan pesisir Kabupaten Indramayu adalah 15.597,55 Ha luas tambak dan 43.884,77 Ha sawah. Stakeholders pada Kuadran II (Key Player) merupakan stakeholders yang mempunyai kepentingan dan pengaruh tinggi terhadap pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Indramayu. Stakeholders pada Kuadran II (Key Player) antara lain Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu, Perhutani, Pokja Pengelolaan Hutan Mangrove, Pemerintah Desa Karangsong, Kelompok Pantai Lestari, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, PT. Pertamina RU VI Balongan, dan BPDASHL Cimanuk-Citanduy. Sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan dan sikap untuk mengelola hutan mangrove. Hal ini diketahui bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang fungsi keberadaan hutan mangrove dan akibat rusaknya hutan mangrove. Akan tetapi pengetahuan tersebut belum dilakukan karena pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove berupa pemanfaatan untuk lahan tambak masih tinggi.