Ketimpangan Ekonomi Nasional di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) : Perspektif Ekonomi Politik

Abstract

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita luhur bangsa yang harus diwujudkan sebagaimana tertera dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45). Sejak masa kemerdekaan Indonesia, pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakatnya mengalami pasang-surut. Era Reformasi cenderung erat kaitannya dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sepuluh tahun menjalani roda pemerintahan, perekonomian Indonesia cenderung positif di bawah kepemimpinan SBY, namun tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyatnya.1 Ini dibuktikan dengan meningkatnya ketimpangan yang ditandai dengan meningkatnya indeks gini menjadi 0,41 pada 2014 (sebelumnya hanya 0,36 pada 2004).2 Oligarki ekonomi diduga menjadi salah satu penyebab adanya percepatan ketimpangan. Sejak reformasi, trasnformasi struktural perekonomian Indonesia yang diharapkan lebih berkeadilan ternyata mengalami hambatan akibat tren penguasaan aset dan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Analisis ekonomi politik digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi hal-hal yang terkait dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden SBY. Hasilnya ialah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi nasional seperti manfaat pertumbuhan ekonomi yang positif nyatanya hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat,dan lain sebagainya.