Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat).

Abstract

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya. Hutan Pendidikan dan Latihan Gunung Walat (HPGW) merupakan salah satu KHDTK untuk tujuan pendidikan dan latihan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi dengan pengelolaan oleh Fakultas Kehutanan IPB. Pengelolaan HPGW bertujuan untuk fasilitasi media tridharma perguruan tinggi bagi pengelolaan hutan lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pengelola melalui kelola produksi, kelola sosial, dan kelola lingkungan sebagai landasan fasilitasi program kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK HPGW saat ini adalah masih minimnya peraturan perundangan tentang pengelolaan KHDTK. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan serta kesenjangan dalam implementasi pengelolaan KHDTK HPGWdan merumuskan konsep solusi pengelolaan KHDTK yang dikelola oleh Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan indept interview terhadap permasalahan pengelolaan HPGW serta content analysis terhadap peraturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi mempunyai beberapa karakteristik antara lain mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, menjadi media dan sarana penyelenggaraan tridharma serta memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk tujuan pendidikan dan penelitian dalam upaya kemandirian secara finansial. Dalam rangka fasilitasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat saat ini masih mengalami hambatan dikarenakan belum memiliki posisi yang jelas mengenai landasan pengelolaan meliputi kewenangan, organisasi pengelolaan, kegiatan pengelolaan serta pengawasan pengelolaan KHDTK sehingga pengelola HPGWdalam melakukan pengelolaan mengacu pada peraturan perundangan umum dengan melaksanakan perizinan disetiap kegiatan pemanfaatan hutan yang mengakibatkan pengelola mengalami kesulitan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan HPGW. Solusi yang dibutuhkan saat ini adalah diperlukannya peraturan perundangan khusus yang secara tuntas mengatur tentang penyelenggaraan KHDTK secara mandiri dan berkelanjutan dengan ruang kreativitas dan inovasi untuk peningkatan fungsi pelayanan publik tujuan khusus KHDTK.