Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat).
View/ Open
Date
2017Author
Nugroho, Alfian Fandi
Ichwandi, Iin
Kosmaryandi, Nandi
Metadata
Show full item recordAbstract
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan
hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti penelitian
dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya. Hutan
Pendidikan dan Latihan Gunung Walat (HPGW) merupakan salah satu KHDTK
untuk tujuan pendidikan dan latihan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi
dengan pengelolaan oleh Fakultas Kehutanan IPB. Pengelolaan HPGW bertujuan
untuk fasilitasi media tridharma perguruan tinggi bagi pengelolaan hutan lestari.
Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pengelola
melalui kelola produksi, kelola sosial, dan kelola lingkungan sebagai landasan
fasilitasi program kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK HPGW saat ini adalah
masih minimnya peraturan perundangan tentang pengelolaan KHDTK. Penelitian
ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan serta kesenjangan dalam implementasi
pengelolaan KHDTK HPGWdan merumuskan konsep solusi pengelolaan KHDTK
yang dikelola oleh Perguruan Tinggi.
Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan indept interview
terhadap permasalahan pengelolaan HPGW serta content analysis terhadap
peraturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan
KHDTK oleh Perguruan Tinggi mempunyai beberapa karakteristik antara lain
mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, menjadi media dan sarana
penyelenggaraan tridharma serta memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara
berkelanjutan untuk tujuan pendidikan dan penelitian dalam upaya kemandirian
secara finansial. Dalam rangka fasilitasi pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat saat ini masih mengalami hambatan dikarenakan belum memiliki posisi
yang jelas mengenai landasan pengelolaan meliputi kewenangan, organisasi
pengelolaan, kegiatan pengelolaan serta pengawasan pengelolaan KHDTK
sehingga pengelola HPGWdalam melakukan pengelolaan mengacu pada peraturan
perundangan umum dengan melaksanakan perizinan disetiap kegiatan pemanfaatan
hutan yang mengakibatkan pengelola mengalami kesulitan dalam rangka mencapai
tujuan pengelolaan HPGW. Solusi yang dibutuhkan saat ini adalah diperlukannya
peraturan perundangan khusus yang secara tuntas mengatur tentang
penyelenggaraan KHDTK secara mandiri dan berkelanjutan dengan ruang
kreativitas dan inovasi untuk peningkatan fungsi pelayanan publik tujuan khusus
KHDTK.