Analisis Kelayakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah (Studi Kasus: Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan).

Abstract

DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat perekonomian harus menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang cukup rumit. Produksi sampah DKI Jakarta mencapai 6.500 ton/hari, sedangkan kapasitas TPST Bantargebang sebagai penampungan sampah utama bagi DKI Jakarta hanya 7.000 ton/hari. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi besarnya jumlah produksi sampah melalui Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 yang mewajibkan setiap RW di Jakarta untuk memiliki bank sampah sulit untuk terealisasi karena kendala pembiayaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kelayakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Jakarta. Terdapat tiga skenario yang digunakan yaitu (i) seluruh biaya ditanggung oleh bank sampah dengan asumsi kenaikan jumlah nasabah dan biaya operasional sebesar 10% per tahun, (ii) terdapat iuran nasabah dengan asumsi kenaikan jumlah nasabah dan biaya operasional sebesar 10% per tahun, dan (iii) seluruh biaya ditanggung oleh bank sampah tanpa iuran nasabah dengan asumsi kenaikan jumlah nasabah dan biaya operasional sebesar 15% per tahun. Berdasarkan analisis finansial, skenario I tidak layak untuk dijalankan, sedangkan skenario II dan III layak untuk dijalankan. Masing-masing nilai NPV Rp4.805.792, Rp48.057.001, dan Rp30.617.932; Net B/C 1,06, 1,64,dan 1,41; IRR 1,08%, 9,54%, dan 5,85%; PP 8,4 tahun, 6,2 tahun, dan 6,7 tahun. Jumlah nasabah rumahtangga dan produksi sampah minimum agar bank sampah layak untuk dijalankan adalah 59 nasabah dan 347,38 kg/minggu.