Peran Pemerintah Daerah dalam Manajemen Kolaborasi Sumber Daya Pesisir (Kasus : Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara).

Abstract

Sumber daya pesisir dan laut memiliki potensi dan nilai ekonomi yang tinggi. Hal tersebut menjadi ancaman jika sumber daya tersebut tidak dikelola dengan benar. Terkait dengan persoalan tersebut, pengelolaan kolaborasi menjadi solusi dalam menciptakan keberlanjutan sumber daya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi konsekuensi pengelolaan sumber daya pesisir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pengelolaan sumber daya pesisir dan tipe pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir di Desa Waha, peranan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pengaruh faktor pendukung terhadap terhadap peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir melalui pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif dengan metode survei menggunakan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir di Desa Waha yaitu pada tipe Instruktif yang menunjukkan adanya dominansi peran pemerintah dibanding peran masyarakat. Hasil uji statistik penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor pendukung terlaksananya ko-manajemen terhadap peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir.