Strategi Perluasan Lahan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Abstract

Pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan tangkap mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki pelabuhan perikanan bertipe B yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu yang rencananya akan dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan tipe A. Namun, hingga kini permasalahan yang menghambat pengembangan PPN Palabuhanratu adalah keterbatasan lahan pelabuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tentang status lahan rencana perluasan PPN Palabuhanratu dan menentukan strategi perluasan lahannya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui fasilitas dan permasalahan status lahan rencana perluasan PPN Palabuhanratu. Strategi perluasan lahan di PPN Palabuhanratu dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif setelah dilakukan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang kepelabuhanan perikanan bahwa panjang dermaga, kedalaman kolam, daya tampung tambat labuh, dan luas kolam pelabuhan di PPN Palabuhanratu sudah memenuhi standar kriteria Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Hanya saja, luas areal pelabuhan belum memenuhi standar PPS. Salah satu penyebab terhambatnya rencana perluasan lahan yaitu karena permasalahan status lahan antara PT Pertamina dengan warga penggarap yang belum clean and clear. Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya perluasan lahan PPN Palabuhanratu yaitu melakukan penyamaan visi dan misi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda Kabupaten Sukabumi, dan PT Pertamina, melakukan sosialisasi dan mediasi berkala terhadap masyarakat penggarap, membuat kebijakan/peraturan secara terperinci mengenai sengketa tanah dan kesepakatan ganti rugi pembebasan lahan, serta menindak tegas bagi warga yang menolak pindah dari lokasi perluasan lahan.