| dc.description.abstract | Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian Republik pada 2013, Indonesia adalah penghasil kopi terbesar ke-3 di dunia dengan produksi sebanyak 748 ribu ton kopi. Meskipun menjadi salah satu eksportir kopi terbesar di dunia, produsen kopi di Indonesia hanya mampu mengekspor sebagian besar produknya dalam bentuk biji kopi hijau. Ekspor produk kopi olahan hanya 20% dari total ekspor kopi Indonesia. Situasi ini menjadi masalah karena hilangnya potensi pemasukan produsen kopi olahan akibat perbedaan harga antara produk mentah dan produk olahan. Studi terbaru menunjukkan bahwa kenaikan tarif bea masuk bukanlah penghalang utama untuk ekspor; melainkan prevalensi hambatan non-tarif (NTB) yang membatasi kemampuan negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekspor olahan pertanian mereka. NTB biasanya ditetapkan dalam bentuk standar, peraturan atau ketentuan lainnya. Tiap-tiap negara telah menetapkan jenis-aturan untuk produk domestik dan impor. Akan tetapi, terdapat perbedaan kebijakan dari tiap negara yang mengakibatkan perbedaan standar NTB antara satu negara dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan sistematis guna memandu pola informasi dan sharing pengetahuan antara bisnis, akademisi dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Meneliti efektifitas sharing informasi dan pengetahuan antara bisnis, akademisi dan pemerintah dalam upaya membantu produseb kopi olahan dalam menghadapi masalah NTBs; (2) Mengidentifikasi penghalang yang membatasi sharing informasi dan pengetahuan antara bisnis, akademisi dan pemerintah dalam upaya membantu produsen kopi olahan dalam menghadapi masalah NTBs; dan (3) Memformulasikan bentuk sistem inovasi yang dapat menjadi panduan sharing informasi dan pengetahuan antara bisnis, akademisi dan pemerintah dalam upaya membantu produsen kopi olahan dalam menghadapi masalah NTBs. Studi ini menemukan bahwa sharing informasi dan pengetahuan antara bisnis, akademisi dan pemerintah untuk mendukung produsen kopi dalam menghadapi masalah NTB masih kurang efisien dari yang seharusnya. Situasi ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak terkait. Tidak ada kerjasama formal antara bisnis, akademisi dan pemerintah dalam mendukung produsen kopi. Setiap pemangku kepentingan menggunakan upayanya masing-masing dalam mendukung produsen kopi. Akan tetapi, sharing informasi dan pengetahuan masih bisa terjadi secara tidak langsung secara informal. Penelitian ini mengidentifikasi dua hambatan untuk informasi dan proses berbagi pengetahuan antara bisnis, akademisi dan pemerintah. Pertama, pemerintah memiliki data yang terbatas tentang masalah dan solusi yang terjadi dalam bisnis. Di sisi lain, bisnis memiliki kepercayaan yang terbatas dalam berbagi informasi dan pengetahuan mereka kepada pemerintah. Situasi ini menghasilkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah untuk mendukung produsen kopi. Kedua. Akademisi sebagai sumber teknologi dan pengetahuan memiliki keterbatasan komunikasi dan kerjasama dengan bisnis. Hal ini normal terjadi dikarenakan tugas utama akademisi adalah untuk memberikan pendidikan dan tidak secara khusus bertujuan membantu menyelesaikan problem produsen kopi. Pada prinsipnya akademisi tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan solusi NTB untuk bisnis atau pemerintah. Pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan untuk dapat koordinasi antara akademisi dan bisnis. Akan tetapi mereka tidak memiliki perencanaan yang berkelanjutan untuk mengkoordinasikan proses sharing informasi dan pengetahuan tersebut. Pada bagian akhir, studi ini menemukan adanya kemungkinan untuk mengadaptasi pendekatan sistem inovasi dalam memandu sharing informasi dan pengetahuan antara bisnis, akademisi dan pemerintah. Pemerintah dapat mengambil peran sebagai koordinator untuk membangun dan menjalankan sistem ini. Mereka dapat memberikan kebijakan sebagai dasar sistem inovasi terutama dalam mendukung produsen kopi karena masalah NTB. Namun, pemerintah harus meminta akademisi dan bisnis untuk membuat sistem semacam ini dikarenakan keterbatasan teknis dan informasi. Sebagai alternatif, penelitian ini juga menangkap kemungkinan pendirian institusi independen sebagai koordinator dan penghubung antara para pemangku kepentingan. Namun, diperlukan penelitian pra-pendirian sebelum mendirikan institusi semacam ini. | id |
