Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Keluarga (Kasus Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat)

Abstract

Poverty is a situation where a person or household is facing difficulties to fulfill its basic needs, while its supportive environment is lack in contribute the opportunity to improve the welfare continually or even out of the vulnerability. In order to handle the problems in poverty, government issued “Program Keluarga Harapan” that aims to eliminate the poverty by health quality and “RTSM” education improvement with the recipient’s criteria who has kid about 0-15 years and/or pregnant women/childbed and present on the choosen location. This research is maintained in Tegal Village Kemang Sub-District Bogor Regency. The background of site selection because this area has the most number of RTSM in Kemang Sub-District about 611 RTSM. The objective of this research is willing to observe the result of PKH, covering about target accuracy, role of village government in the process of RTSM selection, funding allocation form and observe how well that the mothers improve health and family education quality. The research is maintained using quantitative and qualitative approach with sampling frame about 90 respondent in amount that were classified based on PKH fund received. The result of this reasearch shows that PKH fund is distributed on low RTSM about 76% and 34% for medium RTSM, while for the allocation of fund PKH is olny about 42 RTSM using this fund accurately, but about 48 another RTSM use fund not accurately for needs outside health and family education. The result of the analysis also shows that there is significant relation between PKH fund with mother’s effort to improve family health quality, and there is also significant relation between mentoring PKH with mother’s effort to improve family education.

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuah dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secata berkesinambungan atau keluar dari kerentanan (Cahyat dkk, 2007). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih, dimana penerima bantuannya adalah ibu. Kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan RTSM. Masing-masing aktor memiliki peran masing-masing, dalam hal ini pemerintah desa memang secara struktural tidak tercantum dalam struktur organisasi PKH sehingga kelemahannya kurang begitu terlibat pelaksanaan PKH secara keseluruhan sedangkan pemerintah desa adalah insitusi yang paling dekat dengan masyarakat sehingga minimal mereka memiliki informasi tentang kondisi masyarakat di desanya. Hasil analisis berdasarkan “empat tepat kebijakan” menjelaskan bahwa secara tepat kebijakan menunjukkan bahwa program ini dibuat untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kondisi kesehatan dan pendidikan keluarga. Secara tepat pelaksana, program ini belum mampu melibatkan keterlibatan aktor di luar pemerintah, misalnya swasta dan masyarakat sendiri. Tepat target, guna melihat ketepatan sasaran/target PKH, dilakukan klasifikasi terhadap RTSM penerima PKH menjadi 5 indikator kemiskinan, yaitu iv pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, tanggungan keluarga, kepemilikan aset, dan status rumah. Lima indikator ini diambil dari hasil penyederhanaan terhadap 14 indikator kemiskinan menurut BPS. Proses pemilihan RTSM penerima PKH dilakukan dari analisis data yang didapatkan dari 90 responden di Desa Tegal Kecamatan Kemang yang menunjukkan bahwa dana PKH disalurkan kepada RTSM rendah sebesar 76% dan 34% untuk RTSM sedang. Sementara tepat lingkungan, berkaitan penerimaan publik dari penerima program ini, yaitu pemerintah desa dan individu. Disinilah PKH memiliki kelemahan karena kurang bisa melibatkan pemerintah desa dan para tokoh sebagai opinion leader guna menunjang keberhasilan program ini. Dalam hal pengalokasian dana PKH, umumnya dana PKH yang didapatkan masyarakat banyak digunakan untuk keperluan sandang dan pangan keluarga sehingga tercatat sebanyak 48 RTSM menggunakan dana PKH secara tidak tepat dan sebanyak 42 RTSM menggunakan dana PKH untuk keperluan kesehatan dan pendidikan keluarga. Di sisi lain, untuk mengukur upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga, maka dilakukan uji statistika yang menunjukkan adanya perbedaan hubungan antara PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga. Ternyata yang berhubungan dan bernilai signifikan adalah dana PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan partisipasi pendampingan PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga. Sementara, tidak ada hubungan antara dana PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga dan tidak ada hubungan partisipasi pendampingan PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Melihat hal ini, maka diperlukan adanya bentuk pemberdayaan terhadap RTSM penerima bantuan dengan melihat karakteristik rumah tangga, karena setiap rumah tangga pasti memiliki ciri dan kebutuhan yang berbeda sehingga disinilah peran institusi lokal yang perlu dilibatkan, misalnya peran pemerintah desa dan para opinion leader yang mampu menggerakan masyarakat melalui pemberdayaan.