Analisis Dayasaing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Belimbing Dewa di Kota Depok

Abstract

Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat baik untuk menjadi salah satu negara eksportir buah-buahan tropis di dunia. Salah satu jenis buah tropis yang sedang dikembangkan dan memiliki prospek yang cukup bagus adalah belimbing. Kota Depok merupakan salah satu wilayah sentra produksi belimbing di Indonesia, khususnya untuk wilayah Jawa Barat. Belimbing di Kota Depok lebih dikenal dengan belimbimg dewa. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 718/Kpts/TP.240/8/98, belimbing dewa merupakan salah satu komoditas buah unggulan Kota Depok yang berasal dari varietas dewa baru. Pemerintah Kota Depok pun telah menjadikan belimbing sebagai icon kota sejak tanggal 21 Juli 2009. Dalam rangka mengembangkan agribisnis belimbing di Kota Depok serta memanfaatkan peluang pasar yang tercipta karena adanya era perdagangan bebas maka belimbing dewa di Kota Depok mulai dipersiapkan untuk dapat menembus pasar internasional. Namun, untuk dapat menembus pasar internasional maka komoditas belimbing dewa di Kota Depok dituntut untuk memiliki dayasaing agar mampu bertahan dan bersaing dengan produk-produk sejenis yang terdapat di mancanegara. Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam membantu kemajuan agribisnis dan peningkatan dayasaing komoditas belimbing dewa di Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mengenai analisis dayasaing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas belimbing dewa di Kota Depok penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini antara lain (1) menganalisis dayasaing komoditas belimbing dewa di Kota Depok, (2) menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap dayasaing komoditas belimbing dewa di Kota Depok, dan (3) menganalisis dampak perubahan harga buah belimbing, upah tenaga kerja, harga pupuk dan jumlah output belimbing yang dihasilkan terhadap dayasaing komoditas belimbing dewa di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan di Kota Depok, tepatnya di Kecamatan Pancoran Mas dan Cipayung. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa Kota Depok merupakan salah satu sentra produksi belimbing di Indonesia khususnya untuk wilayah Jawa Barat serta pemilihan Kecamatan Pancoran Mas dan Cipayung dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Pancoran Mas merupakan sentra produksi utama belimbing di Kota Depok dan Kecamatan Cipayung merupakan wilayah hasil pemekaran Kecamatan Pancoran Mas yang juga merupakan sentra produksi belimbing di Kota Depok. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2010 hingga Juni 2011. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan terhadap pedagang input pertanian, kelompok tani, lembaga pemasaran dan lembaga penunjang secara purposive serta pengambilan sampel terhadap petani yang dilakukan dengan teknik simple random sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis Policy Analysis Matrix (PAM) untuk mengukur tingkat dayasaing melalui indikator keunggulan komparatif dan kompetitif serta dampak kebijakan pemerintah pada suatu sistem komoditas. iii Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusahaan komoditas belimbing dewa di Kota Depok memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang merupakan indikator dayasaing. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai keuntungan privat dan sosial yang bernilai positif yaitu Rp 494.503.965,00 per hektar dan Rp 290.270.380,00 per hektar serta nilai Private Cost Ratio (PCR) dan Domestic Resources Cost Ratio (DRC) yang lebih kecil dari satu yaitu sebesar 0,88 dan 0,87. Dengan demikian, komoditas belimbing dewa di Kota Depok diindikasi memiliki peluang ekspor yang cukup besar serta mampu bersaing dengan komoditas sejenis dari produk impor yang ada di dalam negeri maupun komoditas sejenis di mancanegara ketika dilakukan kegiatan ekspor. Kebijakan pemerintah terhadap output mampu mendukung peningkatan keunggulan kompetitif (dayasaing) komoditas belimbing dewa di Kota Depok. Hal ini terlihat dari nilai transfer output yang positif yaitu Rp 1.774.828.921,00 per hektar dan Nominal Protection Coefficient on Tradable Output (NPCO) 1,74. Namun kebijakan pemerintah terhadap input justru menurunkan keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas belimbing dewa, sehingga kebijakan pemerintah terhadap input produksi sejauh ini belum mampu mendorong peningkatan dayasaing komoditas belimbing dewa di lokasi penelitian. Hal ini terlihat dari nilai transfer input dan transfer faktor yang positif yaitu Rp 70.221.969,00 per hektar dan Rp 1.500.373.367,00 per hektar serta Nominal Protection Coefficient on Tradable Input (NPCI) lebih dari satu yaitu 1,99. Sedangkan, kebijakan pemerintah terhadap input-output pada sistem komoditas belimbing dewa di Kota Depok telah dapat melindungi petani belimbing dewa di Kota Depok secara efektif. Sehingga kebijakan pemerintah terhadap input-ouput mampu mendukung pengembangan dan peningkatan dayasaing komoditas belimbing dewa di Kota Depok. Hal ini terlihat dari nilai transfer bersih yang bernilai positif yaitu Rp 204.233.586,00 per hektar serta Effective Protection Coefficient (EPC) sebesar 1,74, nilai Profitability Coefficient (PC) sebesar 1,70 dan nilai Subsidy Ratio to Produsers (SRP) sebesar 0,05. Jika terjadi penurunan jumlah produksi sebesar 10 persen, peningkatan harga tenaga kerja sebesar 20 persen dan harga pupuk anorganik sebesar 10 persen dapat menurunkan keunggulan komparatif dan kompetitif (dayasaing) komoditas belimbing dewa di Kota Depok. Sedangkan penurunan harga output sebesar 15 persen dapat membuat komoditas belimbing dewa di Kota Depok tidak lagi memiliki dayasaing. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peningkatan dayasaing komoditas belimbing dewa di Kota Depok dapat ditempuh melalui peningkatan produktivitas belimbing, pemerintah membantu kredit modal kerja kepada Puskop sebagai lembaga pemasaran resmi yang dapat menjaga kestabilan harga belimbing di tingkat petani, menambah personil penyuluh pertanian agar penyuluhan kepada petani dapat dilakukan secara intensif dan efektif, memberi stimulus agar pabrik pengolahan belimbing yang telah dibangun menggunakan dana bantuan Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) dapat segera beroperasi. Selain itu, Puskop sebaiknya memperbaiki sistem pembayaran kepada para petani serta membentuk unit usaha pengadaan input produksi dan memberikan kredit input produksi kepada petani.