Pengaruh Karakteristik Dewan dan Kondisi Keuangan terhadap Financial Distress pada Perusahaan Terindeks LQ45
Date
2026Jenis/Type
TesisSubtype
ThesesAuthor
Putra, Mochamad Mahendra
Achsani, Noer Azam
Sari, Linda Karlina
Metadata
Show full item recordAbstract
Kesehatan keuangan perusahaan menunjukkan kemampuan entitas dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Di Indonesia, penurunan kesehatan keuangan terindikasi dari meningkatnya kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mencapai 716 kasus sepanjang tahun 2025, dengan puncaknya 218 kasus pada kuartal IV. Kondisi tersebut dipicu oleh jatuh tempo utang restrukturisasi pascapandemi, tingginya suku bunga global, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta ketidakseimbangan operasional perusahaan. Risiko financial distress tidak hanya mengancam perusahaan dengan fundamental yang lemah, tetapi juga perusahaan berkapitalisasi besar yang pernah atau masih tergabung Indeks LQ45, seperti PT Garuda Indonesia Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Krakatau Steel Tbk., dan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), yang mengalami restrukturisasi utang hingga kebangkrutan.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan periode 2015-2024, dari perusahaan-perusahaan nonkeuangan yang pernah menjadi konstituen LQ45 periode Februari 2020-Januari 2026, dengan observasi kinerja keuangan tahun 2015-2024. Perusahaan dipilih berdasarkan kriteria kelengkapan dan ketersediaan publikasi data. Metode analisis yang digunakan, antara lain analisis statistik deskriptif dengan scatter plot dan cook’s distance, analisis uji akurasi model prediksi financial distress, regresi data panel statis, serta regresi panel dinamis menggunakan metode System Generalized Method of Moments (Sys-GMM). Pendekatan ini digunakan untuk menangkap heterogenitas perusahaan, potensi endogenitas, serta persistensi financial distress.
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan rata-rata perusahaan dalam kondisi sehat, dan juga adanya ketimpangan kondisi kesehatan keuangan antarperusahaan LQ45. Emiten MIKA teridentifikasi sebagai influential observation dengan nilai cook’s distance 1,282, yang melampaui batas cutoff, yaitu 1,000, sehingga emiten ini dikeluarkan untuk menjaga kestabilan koefisien dan mengurangi potensi bias estimasi parameter.
Hasil uji akurasi menunjukkan model Altman memiliki kinerja klasifikasi relatif terbaik dibandingkan model lainnya, meskipun kemampuan mendeteksinya masih rendah dengan tingkat akurasi sebesar 57,35% serta kesalahan tipe I sebesar 79,53%. Kemudian, model Zmijewski menempati peringkat kedua dengan tingkat akurasi sebesar 52,94% dan kesalahan tipe I sebesar 90,06%. Di sisi lain, model Ohlson menunjukkan performa dengan tingkat akurasi sebesar 49,71% dan Kesalahan Tipe I sebesar 100,00%. Dari uji akurasi dipilih dua model prediksi untuk digunakan pada analisis determinan financial distress dilihat dari pengaruh tata kelola, karena perbedaan selisih akurasi yang tipis dan kesalahan tipe I Altman cukup besar, yaitu hampir 80%.
Pemetaan kondisi financial distress LQ45 hanya menggunakan model Altman karena tingkat akurasi yang tinggi merepresentasikan jumlah prediksi yang besar dan mewakili hasil prediksi model Zmijewski. Dari hasil pemetaan Altman, ditemukan bahwa financial distress pada konstituen LQ45 cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor dengan karakteristik bisnis tertentu. Sektor telekomunikasi dan infrastruktur pendukung, seperti ISAT, TBIG, dan TOWR, secara konsisten berada pada zona distressed akibat tingginya tingkat leverage untuk membiayai ekspansi jangka panjang di tengah persaingan tarif yang semakin ketat. Pola serupa juga ditemukan pada sektor konstruksi BUMN Karya, seperti WSKT dan WIKA, yang mengalami distressed akibat tingginya beban utang proyek strategis nasional (PSN) serta kenaikan suku bunga global. Selain itu, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 semakin memperburuk kondisi tersebut dengan menurunkan jumlah perusahaan sehat (good company) dari rata-rata lebih dari 23 emiten menjadi hanya 14 emiten, sekaligus mendorong emiten ritel, seperti LPPF, mengalami penurunan kinerja pada proses financial distress integral.
Hasil estimasi regresi data panel dinamis menggunakan System GMM pada Model 3 (Zmijewski) menunjukkan bahwa financial distress memiliki karakter yang persisten, sebagaimana ditunjukkan oleh pengaruh positif dan signifikan variabel lag financial distress (FD(-1)it) pada taraf 10% (koefisien = 0,501; p-value = 0,079). Dari sisi kondisi keuangan internal, Profit Margin (PM) berpengaruh negatif signifikan pada tingkat 1% (koefisien = -1,320; p-value = 0,001), sehingga menjadi faktor yang paling efektif dalam menurunkan risiko financial distress. Sebaliknya, Leverage (LEV) berpengaruh positif signifikan pada taraf 10% (koefisien = 2,596; p-value = 0,068), sedangkan Payout Ratio (PRATIO) berpengaruh positif signifikan pada tingkat 5% (koefisien = 0,121; p-value = 0,014). Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya beban utang dan kebijakan pembagian dividen yang agresif dapat mempersempit fleksibilitas keuangan perusahaan sehingga meningkatkan risiko financial distress.
Dari perspektif tata kelola perusahaan, diperoleh temuan bahwa independensi dewan komisaris (BCIND) berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor financial distress pada taraf 5% (koefisien = 0,836; p-value = 0,039). Pengaruh positif komisaris independen terhadap financial distress dapat dijelaskan melalui kesenjangan antara independensi formal dan substantif. Salah satu mekanisme yang mungkin menurut literatur adalah koneksi politik atau pemerintahan. Koneksi tersebut berpotensi melemahkan objektivitas pengawasan dan meningkatkan risiko konflik kepentingan serta rent-seeking. Selain itu, pengangkatan komisaris yang sekadar memenuhi regulasi, peningkatan agency cost, dan lambatnya pengambilan keputusan dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, evaluasi komisaris independen perlu mempertimbangkan kompetensi, independensi substantif, potensi konflik kepentingan, dan efektivitas fungsi pengawasan, bukan sekadar jumlah atau proporsinya, untuk meminimalkan risiko financial distress.
Oleh karena itu, penelitian ini mengimplikasikan perlunya perusahaan memperkuat deteksi dini, profitabilitas, struktur modal, netralitas dan efektivitas tata kelola; investor mempertimbangkan kondisi keuangan, risiko financial distress, dan kualitas tata kelola; serta regulator memperkuat pengawasan financial distress dan mendorong tata kelola yang efektif Corporate financial health reflects an firm's ability to sustain its business continuity. In Indonesia, the deterioration of corporate financial health is indicated by the increasing number of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) cases, which reached 716 cases throughout 2025, with a peak of 218 cases in the fourth quarter. This deterioration was driven by the maturity of post-pandemic restructured debt, rising financing costs resulting from high global interest rates, fluctuations in the rupiah exchange rate, and operational imbalances. The risk of financial distress is no longer limited to firms with weak fundamentals but has also affected large-cap companies that are current or former constituents of the LQ45 Index, including PT Garuda Indonesia Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Krakatau Steel Tbk., and PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), which have undergone debt restructuring or bankruptcy.
This study uses secondary data from the annual reports of non-financial companies that were constituents of the LQ45 Index during the February 2020–January 2026 period, with financial performance observations covering 2015–2024. Companies were selected based on data availability and completeness. The analytical methods included descriptive statistical analysis using scatter plots and cook's distance, financial distress prediction model accuracy testing, static panel data regression, and dynamic panel data regression using the System Generalized Method of Moments (System GMM). This approach was adopted to account for firm heterogeneity, potential endogeneity, and the persistence of financial distress.
The descriptive statistical analysis revealed that, on average, LQ45 companies remained financially healthy, although considerable variation in financial health existed across firms. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) was identified as an influential observation, with a Cook’s distance value of 1.282, exceeding the cutoff threshold of 1.000. Accordingly, MIKA was excluded from the analysis to enhance coefficient stability and reduce potential estimation bias.
The accuracy assessment identified the Altman model as having the best overall classification performance among the models evaluated, although its ability to detect financially distressed firms remained limited, with an accuracy of 57.35% and a Type I error rate of 79.53%. The Zmijewski model ranked second, with an accuracy of 52.94% and a Type I error rate of 90.06%, while the Ohlson model achieved an accuracy of 49.71% and a Type I error rate of 100.00%. Based on these results, two prediction models were selected for the subsequent analysis of the determinants of financial distress, focusing on the effects of corporate governance. This selection was justified by the relatively small differences in classification accuracy among the models and the substantial Type I error rate of the Altman model, which approached 80%.
The mapping of financial distress was conducted using only the Altman model because its relatively higher predictive accuracy was considered more representative and sufficiently reflected the prediction pattern of the Zmijewski model. The results indicate that financial distress among LQ45 constituents was concentrated in sectors with specific business characteristics. Companies in the telecommunications and supporting infrastructure sectors, such as ISAT, TBIG, and TOWR, consistently remained in the distress zone due to their high leverage used to finance long-term expansion amid intense price competition. A similar pattern was observed in state-owned construction companies, including WSKT and WIKA, which experienced financial distress because of substantial debt associated with National Strategic Projects (PSN) and rising global interest rates. Furthermore, the COVID-19 pandemic in 2020 significantly worsened corporate financial conditions, reducing the number of healthy companies from an average of more than 23 firms to only 14 and pushing retail companies such as LPPF into the financial distress process.
The dynamic panel estimation using the System GMM on Model 3 (Zmijewski) indicates that financial distress is persistent, as evidenced by the positive and significant effect of the lagged financial distress variable (FD(-1)it) at the 10% significance level (coefficient = 0.501; p-value = 0.079). Regarding firms' financial conditions, Profit Margin (PM) has a negative and statistically significant effect at the 1% level (coefficient = -1.320; p-value = 0.001), making it the strongest factor in reducing financial distress. Conversely, Leverage (LEV) has a positive and significant effect at the 10% level (coefficient = 2.596; p-value = 0.068), while the Payout Ratio (PRATIO) has a positive and significant effect at the 5% level (coefficient = 0.121; p-value = 0.014). These findings indicate that high debt burdens and aggressive dividend distribution policies reduce firms' financial flexibility and consequently increase the likelihood of financial distress.
From a corporate governance perspective, board of commissioners’ independence (BCIND) has a positive and statistically significant effect on the financial distress score at the 5% significance level (coefficient = 0.836; p-value = 0.039). This positive association may reflect a gap between formal and substantive independence. One possible mechanism suggested by the literature is the presence of political or government connections, which may weaken the objectivity of oversight and increase the risks of conflicts of interest and rent-seeking. Furthermore, appointments made primarily to comply with regulatory requirements, higher agency costs, and delays in decision-making may undermine the effectiveness of monitoring. Therefore, the evaluation of independent commissioners should consider their competence, substantive independence, potential conflicts of interest, and monitoring effectiveness, rather than merely their number or proportion, to help mitigate the risk of financial distress.
Therefore, this study implies the need for companies to strengthen early detection, profitability, capital structure, and corporate governance neutrality and effectiveness; investors to consider financial conditions, financial distress risk, and governance quality; and regulators to strengthen financial distress monitoring and promote effective corporate governance.
Collections
- MF - Business [4197]

