| dc.description.abstract | Ekowisata mangrove merupakan bentuk pemanfaatan ekosistem pesisir yang
mengintegrasikan fungsi konservasi, pendidikan lingkungan, rekreasi, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan
di Indonesia menerapkan berbagai model tata kelola, yaitu berbasis pemerintah,
swasta, dan masyarakat, yang memiliki perbedaan kapasitas kelembagaan,
mekanisme pengambilan keputusan, pelibatan pemangku kepentingan, serta
implementasi pengelolaan. Perbedaan karakteristik tata kelola tersebut berpotensi
menghasilkan capaian keberlanjutan yang berbeda pada dimensi ekologi, ekonomi,
sosial, dan kelembagaan. Kajian komparatif yang mengintegrasikan penilaian
keberlanjutan multidimensi, persepsi masyarakat, dan perumusan strategi prioritas
pada ketiga model tata kelola tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan
menganalisis status keberlanjutan, menganalisis persepsi masyarakat terhadap
pengelolaan kawasan, serta merumuskan strategi pengelolaan yang berkelanjutan.
Penelitian dilaksanakan pada Juni hingga Agustus 2025 di Ketapang Urban
Aquaculture (KUA), Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, dan Saung Alas
yang merepresentasikan model pengelolaan berbasis pemerintah, swasta, dan
masyarakat. Status keberlanjutan dianalisis menggunakan Rapid Appraisal for
Fisheries (RAPFISH) yang dimodifikasi menjadi Rapid Appraisal for Mangrove
Tourism (Rap_MTourism) melalui pendekatan Multidimensional Scaling (MDS)
pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Persepsi masyarakat
dianalisis menggunakan skala Likert dan analisis deskriptif persentase, sedangkan
strategi prioritas dirumuskan menggunakan Analytic Network Process (ANP).
Setiap model tata kelola menghasilkan tingkat keberlanjutan yang berbeda.
TWA Angke Kapuk yang dikelola oleh pihak swasta memperoleh indeks
keberlanjutan tertinggi dengan nilai ekologi 86,37, ekonomi 87,92, sosial 65,29,
dan kelembagaan 84,46. KUA yang dikelola pemerintah memperoleh nilai ekologi
84,94, ekonomi 72,53, sosial 52,67, dan kelembagaan 47,91, menunjukkan kondisi
ekologi yang baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan.
Saung Alas yang dikelola berbasis masyarakat memperoleh nilai ekologi 29,39,
ekonomi 50,81, sosial 36,83, dan kelembagaan 42,37, tantangan keberlanjutan
masih dominan pada dimensi ekologi, sosial, dan kelembagaan. Analisis persepsi
masyarakat memperlihatkan bahwa ketiga kawasan berada pada kategori tinggi,
yaitu KUA sebesar 72,96%, Saung Alas 72,29%, dan TWA Angke Kapuk 70,89%.
Persepsi masyarakat yang tinggi belum selalu sejalan dengan tingkat keberlanjutan
kawasan berdasarkan hasil analisis multidimensi.
Temuan tersebut menjadi dasar perumusan strategi menggunakan ANP.
Dimensi ekologi menjadi kriteria prioritas dengan bobot 0,34, diikuti kelembagaan
0,29, ekonomi 0,18, dan sosial 0,12. Prioritas strategi meliputi penguatan
ii
konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove secara terpadu 0,32, penguatan tata
kelola kolaboratif (0,27), penguatan ekonomi masyarakat berbasis ekowisata
(0,21), serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan (0,20).
Penelitian ini menunjukkan bahwa model tata kelola berhubungan erat
dengan tingkat keberlanjutan kawasan. Model pengelolaan berbasis swasta
menunjukkan capaian keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan model berbasis
pemerintah dan masyarakat, terutama pada dimensi kelembagaan dan ekonomi.
Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan tidak
hanya ditentukan oleh kondisi ekologi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas
kelembagaan, kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan penguatan ekonomi
masyarakat. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka evaluasi
yang mengintegrasikan analisis keberlanjutan multidimensi, persepsi masyarakat,
dan strategi prioritas untuk membandingkan tiga model tata kelola ekowisata
mangrove. Kerangka tersebut menjadi acuan penyusunan kebijakan dan strategi
pengelolaan kawasan yang adaptif sesuai karakteristik setiap model tata kelola. | |
