Strategi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bagi Nelayan Tradisional di Pesisir Kota Cirebon menuju Blue Economy

Abstract

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peluang strategis untuk mendukung sektor perikanan melalui skema pembiayaan syariah, namun realisasinya belum berperan secara optimal dalam mendukung kesejahteraan nelayan tradisional di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan peran LKMS, mengidentifikasi faktor strategis, serta merumuskan strategi pemberdayaan dalam mendukung konsep blue economy. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan pendekatan SWOT melalui in-depth interview dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek peluang menjadi prioritas utama, diikuti oleh aspek ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Strategi prioritas yang diperoleh adalah penguatan model pendampingan berbasis Kelompok Usaha Bersama (KUB) diikuti peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan LKMS, serta pengembangan skema pembiayaan yang adaptif terhadap karakter usaha nelayan. Implikasi penelitian yaitu memperkuat sinergi antara LKMS, pemerintah, dan kelompok nelayan dalam mengembangkan skema pembiayaan yang terintegrasi dengan pendampingan usaha.

Islamic Microfinance Institutions (IMFIs) had strategic potential to support the fisheries sector through Sharia-based financing schemes. However, their role had not yet been optimized in improving the welfare of traditional fishermen in Cirebon City. This study aims to analyze the condition and role of IMFIs, identified strategic factors, and formulated empowerment strategies to support the implementation of the blue economy concept. The method employed was the Analytical Hierarchy Process (AHP) with a SWOT approach, using in-depth interviews and questionnaire distribution. The results indicate that the opportunity aspect was the top priority, followed by threats, strengths, and weaknesses. The priority strategies identified included strengthening mentoring models based on joint business groups, enhancing human resource capacity and supervision of IMFIs, and developing financing schemes that were adaptive to the characteristics of fishermen’s businesses. The implications of this study highlighted the importance of strengthening synergy among IMFIs, the government, and fishermen groups in developing financing schemes that were integrated with business assistance.