Hubungan Dinamika Kolaborasi dan Tindakan Kolektif Penataan Tanah Pasca-Okupasi di Desa Curugbitung, Kabupaten Bogor

Abstract

Okupasi tanah eks-Hak Guna Usaha dalam kerangka reforma agraria memerlukan kelembagaan lokal yang mampu menata, mempertahankan, dan mengelola tanah secara kolektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kolaborasi, tindakan kolektif, serta hubungan keduanya dalam penataan tanah pasca-okupasi oleh Petani AMANAT di Desa Curugbitung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 60 anggota, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan korelasi Rank-Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi berada pada kategori sedang, sedangkan tindakan kolektif cenderung tinggi, terutama dalam penerapan aturan. Namun, pemantauan masih bersifat informal dan kepatuhan lebih bertumpu pada norma sosial daripada sanksi terstruktur. Dinamika kolaborasi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tindakan kolektif, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,310 dan nilai signifikansi 0,016. Kapasitas bersama menjadi dimensi yang paling berkaitan dengan penerapan aturan dan kepatuhan. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa kolaborasi lebih kuat ketika menghadapi tantangan eksternal, tetapi melemah saat menghadapi persoalan internal. Petani AMANAT relatif kuat sebagai kelembagaan perjuangan, tetapi masih perlu memperkuat pengelolaan dan pengendalian internal pasca-okupasi.

Kata kunci: dinamika kolaborasi, tindakan kolektif, kelembagaan petani, reforma agraria, tanah pasca-okupasi.

The occupation of former Right of Exploitation land within the framework of agrarian reform requires local institutions capable of collectively organizing, protecting, and managing the land. This study aims to analyze collaboration dynamics, collective action, and the relationship between the two in post-occupation land governance by Petani AMANATin Curugbitung Village. The study employed a quantitative approach supported by qualitative data. Data were collected through questionnaires administered to 60 members, in-depth interviews, field observations, and documentation. The data were analyzed descriptively and using Rank-Spearman correlation analysis. The results show that collaboration dynamics were categorized as moderate, while collective action tended to be high, particularly in rule implementation. However, monitoring remained informal, and compliance relied more on social norms than on structured sanctions. Collaboration dynamics had a positive and significant relationship with collective action, with a correlation coefficient of 0.310 and a significance value of 0.016. Joint capacity was the dimension most closely associated with rule implementation and compliance. Qualitative findings indicate that collaboration was stronger in addressing external challenges but weakened when dealing with internal problems. Petani AMANAT was relatively strong as an advocacy institution but still needed to strengthen its post-occupation management and internal control. Keywords: agrarian reform, collaboration dynamics, collective action, farmer institutions, post-occupation land.