Strategi Peningkatan Kepesertaan dan Analisis Pemangku Kepentingan BPJS Ketenagakerjaan

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengintegrasikan perspektif perilaku individu dan dukungan kelembagaan. Menggunakan pendekatan mixed-methods, penelitian ini mengaplikasikan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dianalisis melalui SEM-PLS untuk menguji niat pekerja, serta Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai pembentuk prioritas kebijakan. Hasil SEM-PLS mendapati bila sikap (attitude) dan persepsi kontrol perilaku (PBC) merupakan determinan utama yang secara signifikan berdampak pada niat pekerja untuk menjadi peserta. Sementara itu, analisis AHP mengidentifikasi bahwa kriteria kekuatan (power) regulasi pemerintah memiliki bobot prioritas tertinggi sebesar 0.47 dalam ekosistem jaminan sosial. Temuan ini menegaskan urgensi penerapan Collaborative Governance melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi kesenjangan kepesertaan yang baru mencapai 31,3% pada tahun 2024. Analisis Pemangku Kepentingan merekomendasikan strategi integrasi data bantuan sosial dan mekanisme subsidi iuran berbasis APBD/APBN sebagai solusi praktis untuk memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Secara keseluruhan, integrasi TPB dan AHP memberikan landasan strategis yang kuat bagi Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menuju target universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif.

This research aims to formulate a strategy to increase BPJS Ketenagakerjaan participation by integrating individual behavioral perspectives and institutional support. Using a mixed-methods approach, this study applies the Theory of Planned Behavior (TPB) analyzed through SEM-PLS to examine employee intentions, and the Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine policy priorities. SEM-PLS results indicate that attitude and perceived behavioral control (PBC) are the main determinants that significantly influence employee intention to participate. Meanwhile, the AHP analysis identified that the government's regulatory power criterion has the highest priority weight of 0.47 within the social security ecosystem. These findings underscore the urgency of implementing Collaborative Governance through synergy between the central and regional governments, and relevant stakeholders to address the membership gap, which has only reached 31.3% by 2024. The Stakeholder Analysis recommends a strategy of integrating social assistance data and a contribution subsidy mechanism based on the regional and national budgets as a practical solution to expand coverage for informal sector workers. Overall, the integration of the TPB and AHP provides a strong strategic foundation for increasing BPJS Ketenagakerjaan membership towards the target of inclusive universal coverage.