Persepsi Pelaku Usaha di Kalimantan Tengah Terhadap Jaminan Keamanan Pangan dan Ketertelusuran

Abstract

Kontaminasi mikroba patogen dan bahan berbahaya penyebab keracunan menjadi salah satu alasan dilakukannya penarikan produk pangan. Kerugian akibat adanya keracunan pangan dan penarikan produk akan berdampak pada masyarakat secara luas. Penerapan sistem manajemen keamanan pangan dengan baik menjadi penting sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus keracunan pangan maupun penarikan produk. Sistem ketertelusuran pangan sebagai bagian dari sistem manajemen keamanan pangan menjadi hal yang perlu ditekankan implementasinya oleh pelaku usaha pangan, baik produsen skala mikro, kecil, menengah dan besar. Seluruh pelaku usaha pangan, baik produsen, importir dan/atau distributor wajib memiliki sistem ketertelusuran. Namun mekanisme penerapan sistem manajemen keamanan pangan belum sepenuhnya diketahui dan diterapkan dengan baik oleh pelaku usaha pangan. Evaluasi penilaian terkait penerapan sistem manajemen keamanan pangan setidaknya dapat dilakukan melalui dua perspektif, yaitu dengan melakukan identifikasi jumlah perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen tersebut dan yang kedua dengan cara mengidentifikasi tingkat pengetahuan pelaku usaha terkait pemenuhan terhadap persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku pelaku usaha terhadap jaminan keamanan pangan dan ketertelusuran, menganalisis korelasi karakteristik pelaku usaha dengan tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku serta dengan penilaian inspeksi sarana yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya. Metode penelitian menggunakan metode survei untuk memperoleh data primer dengan cara pengisian kuesioner oleh responden dan pengumpulan data sekunder berupa laporan hasil penilaian inspeksi. Pengisian kuesioner dilakukan oleh 59 responden pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB), Sertifikat pemenuhan komitmen Produksi Pangan olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) maupun Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) dan telah dilakukan penilaian inspeksi oleh BPOM. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan pelaku usaha produksi terhadap jaminan keamanan pangan dan ketertelusuran pada kategori cukup (72,2%), sedangkan nilai sikap dan perilaku pada kategori baik (92,5 dan 88,6%). Tingkat pengetahuan pelaku usaha produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mengenai jaminan keamanan pangan dan ketertelusuran pada kategori cukup (66,3%), sedangkan pada pelaku usaha Industri Pangan MD (IP-MD) pada kategori baik (82,3%). Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan riwayat pelatihan. Pengetahuan pelaku usaha produksi terhadap jaminan keamanan pangan dan ketertelusuran yang perlu ditingkatkan, baik pada IRTP maupun IP-MD, yaitu penanganan terhadap produk kedaluwarsa dan pencatatan identitas rekanan/supplier. Tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku pelaku usaha peredaran pangan terhadap jaminan keamanan pangan dan ketertelusuran pada kategori baik (91,7; 100; dan 81,3%). Masih terdapat nilai cukup (62,5%) pada perilaku ketertelusuran sehingga pada aspek tersebut masih perlu ditingkatkan yaitu pada aspek pencatatan identitas rekanan, penyelarasan data dan informasi, serta simulasi penarikan dan ketertelusuran. Profil demografi pelaku usaha produksi diketahui mayoritas adalah perempuan dengan usia lebih dari 41 tahun, dengan masa kerja lebih dari 5 tahun dan pernah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Mayoritas pelaku usaha memiliki skala usaha mikro dengan tingkat pendidikan pada pelaku usaha IRTP setingkat SMA/SMK, sedangkan pada pelaku usaha IP-MD setara D3/S1/S2. Karakteristik jenis usaha berkorelasi signifikan dengan pengetahuan dan perilaku pada kategori sedang (0,312 dan 0,305) dengan p<0,05 sedangkan tingkat pendidikan berkorelasi signifikan dengan pengetahuan pada kategori sedang (0,359) dengan p<0,05. Skala usaha berkorelasi positif dengan pengetahuan, sikap dan perilaku. Riwayat pelatihan berkorelasi positif dengan pengetahuan dan perilaku, sedangkan tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan sikap dan perilaku. Terdapat korelasi signifikan pada tingkat pengetahuan pelaku usaha produksi terhadap jaminan keamanan pangan dan ketertelusuran dengan nilai sikap maupun perilaku dan juga antara nilai sikap dengan perilaku pada kategori sedang (0,330; 0,375 dan 0,328) dengan p<0,05. Adapun korelasi tingkat pengetahuan, nilai sikap dan perilaku pelaku usaha produksi dengan hasil penilaian inspeksi BPOM hanya terdapat korelasi yang positif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan pelatihan secara berjenjang dan berkesinambungan, pendampingan perilaku ketertelusuran, serta pembudayaan keamanan pangan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pelaku usaha terhadap jaminan keamanan pangan dan ketertelusuran.

Contamination of pathogenic microbes and hazardous substances that cause poisoning is one of the reasons for product recalls. The losses due to the food poisoning and product recalls will have a broader impact on society. The proper implementation of a food safety management system is important as an effort to prevent cases of food poisoning and product recalls. Food traceability systems as part of food safety management systems need to be emphasized in their implementation by food business operators, whether they are micro, small, medium, or large producers. All food business operators, including producers, importers, and/or distributors, must have a traceability system. However, the mechanism for implementing the food safety management system and traceability is not yet fully understood and applied correctly by food business actors. Evaluation of the assessment related to the implementation of the food safety management system can be conducted from at least two perspectives: first, by identifying the number of organizations, institutions, or companies that have implemented that management system; secondly, by identifying the level of knowledge of entrepreneurs regarding compliance with the requirements of the food safety management systems. Therefore, this research aimed to evaluate the level of knowledge, attitudes, and behaviors of food beverage operators (FBOs) on food safety assurance and traceability, to analyze the correlation of demographic characteristics, level of knowledge, attitudes, and behavior, as well as inspection results in 6 regencies/cities in Central Kalimantan. The research used a survey to obtain primary data through respondent-completed questionnaires and collected secondary data in the form of inspection assessment reports. The questionnaires were filled out by 59 business actors who had obtained the Good Processed Food Production Practice (IP-CPPOB) certificate, the Household Industry Processed Food Production Commitment Fulfillment Certificate (SPP-IRT), or the Processed Food Safety Management System (SMKPO), and whose facilities had been inspected by BPOM. The obtained data were analyzed both quantitatively and qualitatively descriptively. The research results showed that the level of knowledge of business actors in production regarding food safety assurance and traceability was in the sufficient category (72.2%), while the attitude and behavior scores were in the good category (92.5 and 88.6%). The level of knowledge of Household Food Industry (IRTP) business actors regarding food safety assurance and traceability was in the sufficient category (66.3%), whereas for MD Food Industry (IP-MD) business actors were in the good category (82.3%). This was influenced by education level and training history. The knowledge of production business actors regarding food safety assurance and traceability needed to be improved, both in IRTP and IP-MD, regarding the handling of expired products and the recording of the identity of partners/suppliers. The level of knowledge, attitudes, and behaviors of food distribution business actors regarding food safety assurance and traceability was in the good category (91.7; 100; and 81.3%). There was still a sufficient value (62.5%) in traceability behavior, so this aspect still needed to be improved, namely in the behavior of recording partner identities, aligning data and information, as well as in the simulation of recall and traceability. The demographic profile of production business actors showed that the majority were women over 41 years old, with more than 5 years of work experience, and had participated in food safety training. The majority of business actors ran micro-scale businesses, with education levels for IRTP business actors equivalent to high school/vocational school (SMA/SMK), while for IP-MD business actors, the level was equivalent to diploma/bachelor/master (D3/S1/S2). The characteristics of business types were significantly correlated with knowledge and behavior in the moderate category (0.312 and 0.305) with p<0.05, while the level of education was significantly correlated with knowledge in the moderate category (0.359) with p<0.05. Business scale was positively correlated with knowledge, attitude, and behavior. Training history was positively correlated with knowledge and behavior, whereas education level was positively correlated with attitude and behavior. There was a significant correlation between the knowledge level of production business operators regarding food safety assurance and traceability with attitude and behavior scores, as well as between attitude and behavior scores in the moderate category (0.330, 0.375, and 0.328), with p<0.05. Regarding the correlation between the levels of knowledge, attitude scores, and behavior of production business actors with BPOM inspection results, only positive correlations were observed. The recommendation from this study was to conduct structured and continuous training, provide guidance on traceable behavior, and promote a food safety culture to enhance the knowledge, attitudes, and practices of business actors regarding food safety assurance and traceability.