Strategi Peningkatan Kepatuhan Badan Usaha Terhadap Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan: Studi Kasus Piutang Iuran Di Kanwil Sulawesi Maluku

Abstract

Tingkat kepatuhan badan usaha terhadap pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah badan usaha patuh pada periode tertentu, permasalahan piutang iuran masih menjadi tantangan serius, khususnya di wilayah Kantor Wilayah Sulawesi Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting kepatuhan badan usaha, mengidentifikasi faktor-faktor determinan ketidakpatuhan pembayaran iuran, serta merumuskan strategi peningkatan kepatuhan yang adaptif dan berbasis risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kombinasi analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif dilakukan melalui tabulasi silang dan evaluasi tren piutang berdasarkan data sekunder BPJS Ketenagakerjaan periode 2022–2024. Analisis inferensial dilakukan menggunakan regresi logistik biner terhadap data primer yang diperoleh dari kuesioner pada badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah kerja Kantor Cabang Makassar. Selanjutnya, perumusan strategi peningkatan kepatuhan dilakukan melalui analisis SWOT dan penentuan prioritas strategi menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang divalidasi melalui Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak terjadi secara acak, melainkan bersifat struktural dan sektoral, dengan variasi risiko yang dipengaruhi oleh skala usaha dan sektor kegiatan ekonomi. Temuan utama penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan finansial badan usaha merupakan determinan paling signifikan dalam memengaruhi ketidakpatuhan pembayaran iuran, sementara faktor persepsional dan administratif tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketidakpatuhan lebih merefleksikan keterbatasan kapasitas ekonomi dan pertimbangan alokasi keuangan badan usaha dibandingkan rendahnya kesadaran normatif. Implikasi manajerial penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran pendekatan pengelolaan kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dari pola yang bersifat seragam dan normatif menuju pendekatan yang berbasis risiko, tersegmentasi, dan berorientasi pada dampak finansial. Strategi peningkatan kepatuhan perlu difokuskan pada penguatan tata kelola penanganan piutang, pemanfaatan digitalisasi sebagai instrumen analitik manajemen risiko, penegakan kepatuhan secara selektif, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pengelolaan kepatuhan dan piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Employer compliance with the payment of employment social security contributions is a critical factor in ensuring the financial sustainability of Indonesia’s employment social security system. Despite periodic increases in the number of compliant employers, outstanding contribution receivables remain a persistent challenge, particularly in the Sulawesi Maluku Regional Office of BPJS Ketenagakerjaan. This study aims to analyze the existing condition of employer compliance, identify the key determinants of non-compliance in contribution payments, and formulate adaptive and risk-based strategies to improve compliance. This study adopts a quantitative approach combining descriptive and inferential analyses. Descriptive analysis is conducted through cross-tabulation and trend evaluation of contribution receivables using secondary data from BPJS Ketenagakerjaan for the period 2022–2024. Inferential analysis is performed using binary logistic regression based on primary data collected through questionnaires distributed to employers with outstanding contributions in the Makassar Branch Office. Strategic formulation is further developed through SWOT analysis and priority setting using the Analytical Hierarchy Process (AHP), validated by Focus Group Discussions (FGD). The findings indicate that employer non-compliance in contribution payments is not random but structural and sectoral in nature, with risk variations associated with business scale and economic sector. The main empirical contribution of this study demonstrates that employers’ financial capacity is the most significant determinant of non-compliance, while perceptual and administrative factors, such as intention, attitudes toward the program, service quality, and operational systems, do not show statistically significant effects. These results suggest that non-compliance is primarily driven by economic constraints and rational budget allocation considerations rather than by low awareness or institutional deficiencies. The managerial implications highlight the necessity for BPJS Ketenagakerjaan to shift from a uniform, norm-based compliance approach toward a risk based, segmented, and financially impact-oriented strategy. Compliance improvement should prioritize strengthening receivables governance, leveraging digitalization as a risk analytics tool, implementing selective enforcement mechanisms, and enhancing human resource capacity. This study provides empirical evidence to support more adaptive and sustainable policies for managing employer compliance and contribution receivables within BPJS Ketenagakerjaan.