Strategi Kebijakan Investasi dalam Manajemen Risiko dan Likuiditas Jaminan Hari Tua Dual Akun

Abstract

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan instrumen perlindungan sosial untuk menjamin kesinambungan pendapatan pada masa pensiun. Namun, relaksasi ketentuan pencairan melalui PP Nomor 60 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 mendorong peningkatan pencairan dini, terutama oleh peserta usia produktif. Tren ini menguat pada 2020–2024 dan menggeser fungsi JHT dari tabungan jangka panjang menjadi instrumen likuiditas jangka pendek, sehingga menimbulkan tekanan likuiditas dan risiko ketidaksesuaian aset investasi dengan kewajiban pembayaran manfaat (ketidaksesuaian aset–liabilitas). Dalam konteks tersebut, kebijakan JHT Dual Akun melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menuntut strategi investasi yang menyeimbangkan kewajiban jangka pendek dan keberlanjutan dana jangka panjang. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi kebijakan investasi yang optimal dalam pengelolaan risiko dan likuiditas JHT Dual Akun di BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan Manajemen Aset Liabilitas digunakan untuk menilai kesesuaian durasi aset dan kewajiban berdasarkan pola klaim aktual, sedangkan Teori Portofolio Modern mengevaluasi efisiensi portofolio melalui kompromi antara risiko dan imbal hasil. Metode AHP digunakan untuk memprioritaskan strategi dengan melibatkan sepuluh pakar internal BPJS Ketenagakerjaan. Penilaian didasarkan pada lima kriteria yaitu likuiditas, keseimbangan aset liabilitas, imbal hasil, risiko portofolio, dan diversifikasi asset serta tiga skenario proporsi alokasi antara Akun Utama dan Akun Tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan asset liabilitas dan likuiditas merupakan kriteria paling dominan dalam perumusan strategi investasi JHT Dual Akun. Dari tiga alternatif, proporsi 70% Akun Utama dan 30% Akun Tambahan menjadi yang paling optimal karena memperkuat ketahanan likuiditas jangka pendek tanpa mengorbankan pertumbuhan dan keberlanjutan dana jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan implementasi Dual Akun bukan terutama memaksimalkan imbal hasil, melainkan menjaga kelancaran pembayaran manfaat di tengah pola klaim yang semakin pendek dan berfluktuasi. Karena itu, strategi investasi perlu diturunkan dari profil kewajiban masing-masing akun, bukan hanya dari portofolio gabungan. Implikasinya, diperlukan pemisahan mandat dan tata kelola per akun dimana Akun Utama untuk akumulasi jangka panjang, Akun Tambahan sebagai cadangan likuiditas, didukung kebijakan cadangan likuiditas, penyeimbangan kembali portofolio, serta pemantauan risiko likuiditas dan kesesuaian aset–liabilitas agar kebutuhan jangka pendek terpenuhi tanpa melepas aset strategis pada kondisi pasar yang tidak menguntungkan.

The Old-Age Benefits (JHT) program is a social protection instrument designed to ensure income continuity in retirement. However, the relaxation of withdrawal provisions under Government Regulation No. 60/2015 and Minister of Manpower Regulation No. 19/2015 has driven a significant increase in early withdrawals, particularly among working-age participants. This trend intensified during 2020–2024 and shifted JHT from a long-term savings scheme to a short-term liquidity instrument, thereby creating liquidity pressure and heightening the risk of misalignment between investment assets and benefit payment obligations (asset liability mismatch). In this context, the Dual-Account JHT policy stipulated in Law No. 4/2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK) requires an investment strategy that balances short-term obligations with long-term fund sustainability. This study aims to formulate an optimal investment policy strategy for risk and liquidity management of Dual-Account JHT at BPJS Ketenagakerjaan. An Asset Liability Management (ALM) approach is used to assess the alignment between asset and liability durations based on observed claim patterns, while Modern Portfolio Theory (MPT) is applied to evaluate portfolio efficiency through the risk–return trade-off. The Analytical Hierarchy Process (AHP) is employed to prioritize strategic options by eliciting judgments from ten internal experts at BPJS Ketenagakerjaan. The assessment is conducted using five criteria liquidity, asset liability balance, return, portfolio risk, and asset diversification and three allocation scenarios between the Main Account and the Supplementary Account. The results indicate that asset–liability balance and liquidity are the most influential criteria in determining the Dual-Account JHT investment strategy. Among the three alternatives, the 70% Main Account and 30% Supplementary Account allocation emerge as the most preferred option because it strengthens short-term liquidity resilience without compromising long-term growth and fund sustainability. These findings suggest that the primary implementation challenge of the Dual-Account structure is not return maximization per se, but ensuring smooth benefit payments amid increasingly shorter and more volatile claim patterns. Accordingly, the investment strategy should be derived from the liability profile of each account rather than from an aggregated portfolio perspective alone. The policy implication is the need for clearly separated mandates and account-level governance: the Main Account should support long-term accumulation, while the Supplementary Account functions as a dedicated liquidity buffer, supported by explicit liquidity buffer policies, portfolio rebalancing mechanisms, and enhanced monitoring of liquidity risk and asset–liability alignment to meet short-term needs without forcing the liquidation of strategic assets under unfavorable market conditions.