Sistem Remunerasi Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Komparasi Pada Tiga Ptnbh)

Abstract

Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. PTNbh merupakan bentuk PTN yang dianggap mapan oleh pemerintah dalam pengelolaannya. Harapan pemerintah terhadap PTNbh agar PTNbh dapat menghasilkan lulusan dan penelitian-penelitian yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional dengan memberikan otonomi pada pengelolaan akademik maupun non akademik. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 138 tahun 2015 dan Perpres No. 32 tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti telah mengecualikan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai PTNbh, hal tersebut merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah kepada PTNbh untuk membayarkan remunerasi pegawainya sendiri. Remunerasi sangat penting guna merangsang pegawai untuk berkinerja melebihi harapan institusinya. Pengelolaan remunerasi secara benar akan membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya dalam memperoleh, memelihara dan mempertahankan pegawai yang produktif. Ketidakpuasan dalam pemberian remunerasi dapat berdampak pada penurunan kinerja, peningkatan ketidakhadiran, keluhan pegawai, mogok kerja dan lain sebagainya. Perbedaan persepsi tentang otonomi PTNbh, ketidaksiapan regulasi pengelolaan dan perbedaan kondisi internal PTNbh mengakibatkan pemberian remunerasi pada PTNbh menjadi beragam, baik dalam hal konsep remunerasi maupun besaran nilai remunerasi yang diberikan kepada pegawainya. Penelitian menggunakan analisis deskriptif, untuk menganalisis kesesuaian rancangan sistem remunerasi di tiga PTNbh (IPB, UI dan ITS) dengan tahapan dan prinsip penyusunan remunerasi, mengevaluasi sistem sosialisasi dan sistem informasi yang digunakan dalam penerapan remunerasi pada tiga PTNbh menggunakan analisis patok duga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari indepth interview kepada para pengambil kebijakan di tiap PTNbh dan kuesnioner pakar. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, peraturan pemerintah, surat keputusan yang relevan dengan remunerasi pada PTNbh. Hasil dari penelitian ini antara lain, IPB dan UI belum melakukan penyusunan remunerasi dengan tahapan remunerasi secara detil dan menyeluruh baik untuk dosen maupun tendik. Walaupun ketiganya sudah menggunakan konsep yang sama yaitu 3P namun pada implementasinya komponen 3P pada tiap PTNbh berbeda tergantung dari kebijakan internal masing-masing PTNbh. Sistem sosialisasi yang digunakan di ketiga PTNbh menggunakan sosialiasi secara berjenjang dengan menggunakan surat keputusan Rektor sebagai salah satu media sosialisasinya. Hal tersebut belum cukup efektif dan dapat menimbulkan persepsi yang salah sehingga tujuan dari remunerasi itu sendiri menjadi tidak dipahami sepenuhnya oleh pegawai pada semua level jabatan. Ketiga PTNbh sudah menggunakan sistem informasi dalam pemberian remunerasi, namun sistem informasi IPB dan UI berlum terintegrasi dan sistem informasi UI belum dapat diakses oleh semua pegawai secara langsung agar pegawai dapat mengetahui rincian dari komponen remunerasi yang mereka terima. ITS yang sebelumnya berasal dari PTN BLU cenderung lebih baik dan detil serta taat azas baik dalam penyusunan konsep remunerasi, kesetaraan dengan PTN sejenis, kelayakan, keadilan serta besaran nilai remunerasinya.