| dc.description.abstract | Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan pembangunan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang salah satu instrumennya adalah melalui
infrastruktur. Namun, kemampuan finansial pemerintah sangat terbatas sehingga
tidak dapat mendanai seluruh proyek infrastruktur yang dicanangkan. Oleh karena
itu pemerintah perlu mengundang partisipasi pihak swasta dalam pembangunan
proyek infrastruktur di Indonesia yang dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah
Swasta (KPS). Setiap tahun, pemerintah melalui Bappenas mengeluarkan daftar
proyek infrastruktur yang siap untuk dibangun dengan skema KPS.
Penelitian ini menggunakan analisis ekonometrika (analisis regresi logistik)
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan KPS untuk
pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam rentang waktu 2009-2015. Dari
hasil analisis berhasil diidentifikasi bahwa bahwa faktor dukungan pemerintah,
analisis cost-benefit (khususnya financial internal rate of return), dan sektor
infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan skema KPS, dengan
dukungan pemerintah menjadi faktor yang paling signifikan di antara faktor-faktor
lainnya.
Beberapa studi kasus terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia dan
negara lain melalui skema KPS juga disajikan dengan tujuan untuk memperkaya
hasil yang telah diperoleh. Proyek yang disajikan pada studi kasus
merepresentasikan faktor signifikan berdasarkan analisis data dan beberapa
permasalahan yang muncul dalam skema KPS seperti alokasi risiko dan
pembebasan lahan. Berdasarkan temuan dari hasil analisis dan tinjauan literatur
terkait studi kasus, beberapa saran diusulkan untuk meningkatkan implementasi
pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan skema KPS.
Implikasi dari penelitian ini lebih menekankan kepada kebijakan publik yang
dapat dihasilkan. Pemerintah perlu memastikan keberadaan dan jenis dukungan
atau insentif yang diberikan kepada pihak swasta. Pemerintah juga perlu
mendorong keterlibatan BUMN khusus infrastruktur untuk terus berpartisipasi
mengembangkan KPS. Kredibilitas dan validitas studi kelayakan proyek juga perlu
ditingkatkan, terutama analisis mengenai imbal balik yang dihasilkan. Keterlibatan
konsultan independen yang berpengalaman mungkin diperlukan untuk
menganalisis kelayakan proyek. Pemilihan sektor infrastruktur, regulasi, dan cara
pendekatan kepada pemangku kepentingan juga perlu dibenahi, sehingga
implementasi KPS dapat lebih efektif. | |
