Daya Saing Baitul Maal Wat Tamwil dan Strategi Pembiayaan Pertanian Di Perdesaan Jawa Timur

Abstract

Inefisiensi produksi karena permasalahan modal usahatani, merupakan pemicu rendahnya produktivitas usahatani. Kondisi ini menjadi salah satu argumentasi atas rendahnya kontribusi sektor pertanian secara konstan (14 persen) terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia selama kurun waktu 2004-2013. Provinsi Jawa Timur yang notabene merupakan salah satu lumbung padi nasional juga dihadapkan pada permasalahan klasik terkait keterbatasan modal dan rendahnya akses terhadap sumber-sumber permodalan formal. Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) diharapkan menjadi alternatif dalam masalah permodalan, khususnya pada usahatani mikro/kecil di perdesaan Jawa Timur. Peran BMT dapat dianalisis dari daya saing kelembagaan BMT yang menjalankan fungsi strukturalnya sebagai koperasi jasa keuangan dan fungsi kulturalnya sebagai lembaga sosial dalam redistribusi kekayaan umat Islam. Penelitian ini menggunakan mixed method studi kasus dengan analisis deskriptif. Studi lapangan dilakukan pada bulan November 2016-Februari 2017 di Surabaya, Tulung Agung, Pasuruan, dan Gresik di Jawa Timur dengan menggunakan data primer dan sekunder. Tingkat daya saing diukur menggunakan matriks daya saing BMT. Penyusunan matriks daya saing BMT, menggunakan metode pemeringkatan atas data sekunder yang bersumber pada data normalisasi laporan keuangan BMT selama 2013-2015. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kompenen penyusun daya saing BMT dalam pembiayaan pertanian dengan menggunakan pendekatan Model Berlian Porter. Penyususnan rekomendasi strategi pembiayaan pertanian menggunakan matrik SWOT. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa BMT yang menjadi objek studi memiliki daya saing tinggi, baik secara struktural maupun kultural kelembagaan. Maka dari itu, BMT dapat bertindak secara agresif atau intensif dalam menyusun program strategis maupun taktis, khususnya pengembangan model aqad qardhul hasan. Penyusunan program lanjutan dapat melibatkan pihak eksternal seperti: pemerintah, pesantren dan organisasi kemasyrakatan Islam, perusahaan dan pemilik modal, serta lembaga pendidikan tinggi. Sinergisitas antarentitas nasional, akan mewujudkan tercapainya optimalisasi penyaluran pembiayaan pertanian.