| dc.description.abstract | Prinsip dasar dari Land Reform didasarkan kepada arti pentingnya
kepemilikan (property right) terhadap aset yang dimiliki oleh masyarakat agar
dapat dimanfaatkan sebagai modal (capital) dalam pengembangan usaha atau
memulai suatu usaha perekonomian. Kurang memadainya luasan tanah yang
dibagikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan secara optimal, secara tidak
langsung memicu banyaknya kasus pengalihan atau penjualan tanah hasil dari
redistribusi tanah, hal ini tidak dapat dihindari selain dengan memberikan luasan
tanah yang memenuhi standar minimum untuk usaha, yang harus disertai pula
dengan upaya-upaya membuka access rakyat terhadap sumber-sumber
pembiayaan, faktor-faktor produksi yang lebih berkualitas, teknologi, pasar dan
lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui dan menganalisa faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan penyediaan acces reform dalam
program reforma agraria di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor (2)
Menganalisa strategi yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan
penyediaan Access Reform dalam program reforma agraria di Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor (3) Mengetahui implementasi strategi prioritas pelaksanaan
kegiatan penyediaan acces reform dalam program reforma agraria di Kecamatan
Jasinga Kabupaten Bogor (4) Merumuskan implikasi manajerial yang bisa
direkomendasikan dalam kelanjutan pelaksanaan kegiatan penyediaan Access
Reform dalam program reforma agraria di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner dengan alat analisis
matriks IFE,EFE,SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukan, implementasi
strategi prioritas pelaksanaan kegiatan penyediaan Access Reform dalam program
reforma agraria di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor belum dapat dijalankan
secara optimal.Diperlukan komitmen yang lebih keras lagi, khususnya bagi jajaran
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, untuk menuntaskan program reforma
agraria, bukan hanya sebatas legalisasi asetnya, namun diharapkan memberikan
kelanjutan kegiatannya sampai pada penyediaan Access Reform-nya. Implikasi
manajerial dalam kegiatan pemberian Access Reform mengharuskan penerapan
strategis secara terpadu yang dimulai dari tahapan pemetaan potensi sosial
ekonomi, perumusan rencana aksi dan menjaga kesinambungan pelaksanaan
kegiatan yang terkait reforma agraria . Perencanaan strategis sesuai sifatnya yang
berorientasi pada pencapaian tujuan jangka menengah / panjang dan sesuai
ketersediaan sumberdaya pembangunan (terutama dana), perlu dilaksanakan
secara bertahap namun tetap harus terpadu, komperehensif dan
berkesinambungan. | |
