| dc.description.abstract | Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia memiliki
industri hilir kelapa sawit belum berkembang. Tujuan penelitian ini adalah (1)
mengaji implementasi rencana aksi kebijakan yang terdapat pada Permenperind
No 13 Tahun 2013, (2) menganalisis faktor yang memengaruhi keberhasilan
implementasi rencana aksi kebijakan dan (3) menentukan strategi implementasi
rencana aksi dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit. Metode analisis
yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut adalah pendekatan
analisis proses kebijakan, analisis kesenjangan kebijakan dan analytic network
process (ANP) yang ditunjang dengan studi pustaka dan wawancara mendalam
dengan responden ahli.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi rencana aksi kebijakan
menunjukan rata-rata masih berada di bawah garis layanan efisien. Terdapat tujuh
indikator keberhasilan rencana aksi yang saat ini kondisinya sudah di atas rata-rata
tetapi masih di bawah harapan dan 26 indikator keberhasilan rencana aksi lainnya
menunjukan keberhasilan implementasi kebijakan masih jauh dari harapan dan
dan kinerja masih di bawah rata-rata. Berdasarkan kerangka analisis enam aspek
evaluasi kebijakan Dunn (2011) implementasi kebijakan pengembangan industri
hilir kelapa sawit masih memiliki kesenjangan yang besar lebih dari 30% dari
kesenjangan terbesar yaitu kriteria efesiensi (42,9%), ketepatan (41,5%), perataan
(39,9%), kecukupan (39,2%), responsivitas (38,5%) dan kesenjangan terkecil
adalah efektivitas (36,8%).
Hasil analisis menggunakan ANP menunjukan faktor yang memiliki pengaruh
paling besar dalam keberhasilan implementasi rencana aksi kebijakan adalah
proses infrastruktur dan investasi (38,75%), proses klasterisasi (27,5%), penelitian
dan pengembangan (17%), sumber daya manusia (9,49%), dan dinamika pasar
(7,23%). Pemangku kepentingan yang memiliki peran paling besar bagi
keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan IHKS adalah pemerintah
pusat (41,16%), swasta (24,24%), pemerintah daerah (22,9%), perguruan tinggi
serta lembaga penelitian dan pengembangan (11,7%).
Rekomendasi implementasi rencana aksi kebijakan pengembangan industri
hilir kelapa sawit di Indonesia adalah memprioritaskan program pembangunan
infrastruktur (39%), selanjutnya pembentukan pusat koordinasi (28%), penguatan
teknologi, penelitian dan pengembangan serta SDM (16,85%) dan terakhir adalah
melakukan restrukturisasi kebijakan fiskal dan moneter (16,2%). Pemerintah
disarankan untuk mengevaluasi kebijakan yang menghambat proses infrastruktur
dan memperbaiki proses interaksi antar lembaga kementrian dalam pembangunan
infrastruktur | |
