Kemitraan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan (Studi Kasus Desa Trijaya, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menemukan, mempelajari dan meneliti: 1) Posisi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan negara, kaitannya dengan akses sumberdaya hutan dan kesejahteraan masyarakat; 2) Alasan dan latar belakang yang dapat menegaskan mengapa Program PHBM berhasil atau gagal sebagai program pembangunan kehutanan. Lokasi penelitian adalah Desa Trijaya, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Trijaya telah menjalankan Program PHBM dari tahun 2001 dan tahun 2007, masih berjalan. Program PHBM Desa Trijaya dapat bertahan di tiga fungsi hutan secara bertahap yaitu fungsi produksi, fungsi lindung dan fungsi konservasi. Hal ini pertama kali terjadi di Indonesia. Pada umumnya Program PHBM sebagai program pemberdayaan milik Perum Perhutani hanya dapat berjalan di fungsi produksi. Selain itu, salah satu warga masyarakat Desa Trijaya adalah Ketua Kelompok Tani Hutan Andalan Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Ketua Paguyuban Masyarakat Tani Hutan Tingkat Kabupaten Kuningan yang memperjuangkan Program PHBM untuk diterapkan di fungsi konservasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif dan strategi studi kasus instrumental. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, pengamatan berperan dan diskusi kelompok terarah selama penelitian berjalan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, baik dokumen pemerintah desa maupun lembaga pemerintahan yang ada. Perubahan rejim penguasa di Indonesia memberikan pengaruh yang kuat pada pembangunan Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Pembangunan kehutanan sebagai bagian dari pembangunan Indonesia mulai beralih untuk memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar hutan. Sebelumnya, pembangunan kehutanan hanya terfokus pada ekonomi dengan kegiatan eksploitasi sumberdaya hutan dan meminggirkan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatannya. Perubahan rejim penguasa tersebut menjadikan Perum Perhutani menerbitkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan prinsip keadilan, demokratis, keterbukaan, kebersamaan, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, sehingga kepentingan bersama terhadap sumberdaya hutan terwujud secara berkelanjutan. Program PHBM sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Kerjasama yang ditawarkan dalam Program PHBM adalah kerjasama tumpang sari di bawah tegakkan milik Perum Perhutani. Dua hal yang membedakan Program PHBM dengan program Perum Perhutani yang pernah ada adalah izin garap masyarakat di dalam hutan yang diperpanjang hingga seumur hidup dan adanya sistim bagi hasil kayu pada masa tebang akhir di fungsi produksi. Penetapan Program PHBM dengan sistim tersebut bertujuan untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan pembangunan kehutanan. Pada tahun ketiga semenjak PHBM mulai berjalan tahun 2001, terjadi perubahan fungsi hutan Gunung Ciremai dari fungsi produksi menjadi fungsi Jindung. Perubahan fungsi hutan tersebut membatalkan sistim bagi hasil Program PHBM yang berlaku di fungsi produksi. Namun, Program PHBM masih tetap berjalan di fungsi lindung karena kawasan hutan Gunung Ciremai masih menjadi otoritas Perum Perhutani. Penetapan fungsi lindung di hutan Gunung Ciremai nyatanya berimbas pada perubahan kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa masyarakat sekitar hutan tidak dapat lagi menyadap getah Pinus dan kehilangan mata pencahariannya. Pada fungsi lindung selain terdapat larangan penebangan kayu juga ada larangan untuk menyadap getah Pinus. Kenyataan yang kemudian terjadi di Desa Trijaya adalah kasus pencurian kayu oleh warga masyarakat yang dulunya bekerja sebagai penyadap getah Pinus. Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan masyarakat sekitar hutan sangat bergantung pada sumberdaya hutan yang berada di lingkungannya. Ketetapan Program PHBM yang memberikan izin garap kepada masyarakat sekitar hutan seumur hidup dan sistim bagi hasil merupakan hal biasa yang juga terjadi di beberapa wilayah yang menerapkan Program PHBM di fungsi produksi. Namun, menjadi hal luar biasa ketika kegiatan Program PHBM dapat berjalan di fungsi lindung terlebih lagi fungsi konservasi (Taman Nasional). Alasan penerapan Program PHBM di fungsi lindung dapat diterima secara nalar karena otoritas pengelola hutan belum berubah sehingga Program PHBM dapat diteruskan. Dalam asas konservasi kerjasama yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar hutan sebatas pada pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pariwisata bukan kegiatan berbasis lahan seperti Desa Trijaya. Keberhasilan penetapan Program PHBM di fungsi konservasi tentu bukan hal yang mudah. Perjuangan masyarakat sekitar hutan Kuningan, termasuk Desa Trijaya didalamnya, untuk tetap mempertahankan kegiatan PHBM di fungsi konservasi didukung oleh lembaga Pemerintahan Kabupaten Kuningan non struktural yakni Lembaga Pelayanan Implementasi (LPI) PHBM dan beberapa LSM Kuningan yang bergerak di bidang kehutanan. Melalui proses yang panjang akhirnya Program PHBM mendapat legalitas formal SK. S56 yang menerima kegiatan PHBM di Taman Nasional. Keberhasilan PHBM yang dapat berjalan di tiga fungsi hutan sewajarnya juga memberikan indikasi keberhasilan di tingkat lokal (desa). Kenyataannya, Program PHBM yang dinilai baik di tingkat pusat belum tentu baik di tingkat lokal. PHBM Desa Trijaya malah membuat hubungan antar warga masyarakat menjadi tidak harmonis. Warga masyarakat Desa Trijaya yang tidak ikut dalam kegiatan PHBM kemudian menilai PHBM Desa Trijaya berjalan di luar kewenangan pemerintahan desa. Dengan kenyataan ini Program PHBM tidak berbeda dengan program-program pembangunan kehutanan lainnya. Program PHBM Desa Trijaya tetap saja belum mampu menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat sekitar hutan.