Analisis Gender dalam Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Kasus di Desa Kemang, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat)

Abstract

Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) merupakan salah satu prinsip yang melandasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), yang tujuan umumnya untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan melalui tiga unsur utama, yakni pengembangan/penguatan kelembagaan, stimulan dana untuk kegiatan ekonomis produktif dan dana bergulir untuk modal Kelompok SPKP, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Profil rumahtangga peserta PNPM MP, (2) proporsi peserta PNPM MP laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP baik dalam hal kelembagaan, stimulan dana bergulir kelompok simpan pinjam maupun sarana sosial dasar ekonomi perdesaan, (3) akses dan kontrol peserta PNPM MP laki-laki dan perempuan, terhadap sumberdaya program, serta manfaat yang diperoleh dari akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya PNPM MP, (4) hubungan antara partisipasi dan manfaat yang diperoleh peserta PNPM MP, laki-laki dan perempuan, dari adanya program tersebut, serta mengevaluasi keberhasilan program dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender. Desa Kemang, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, dipilih secara sengaja sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa desa ini menjadi desa penerima PNPM MP sejak tahun 2009. Penelitian ini dilaksanakan selama sebulan, yaitu pada pertengahan April sampai dengan Mei 2011. Pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data primer yang mencakup semua variabel bebas dan variabel tidak bebas dalam penelitian ini. Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, khususnya yang bersumber dari monografi desa, laporan dan/atau dokumen pelaksanaan PNPM MP di Desa Kemang. Pengujian hipotesis dalam penelitian dilakukan dengan analisis statistik non parametrik dengan uji korelasi Rank Spearmann. Berbeda dari PTO PNPM MP dan hasil musyawarah desa di Desa Kemang, berbasis data profil rumahtangga peserta PNPM MP, diketahui baik pada Peserta Sosial Dasar (PSD) maupun SPKP, lebih dari separuhnya tidak termasuk ke dalam kriteria rumahtangga miskin (RTM). Rendahnya partisipasi RTM dalam perencariaan maupun pelaksanaan PNPM MP, antara lain disebabkan oleh (1) relatif rendahnya pengetahuan RTM tentang informasi program dan motivasi mereka untuk berperanserta dalam penyelenggaraan PNPM MP, (2) relatif kurang transparannya para pengelola program di tingkat desa dalam menjalankan program sehingga tidak semua masyarakat mengetahui adanya PNPM MP, dan (3) terbatasnya kemampuan dan tanggungjawab fasilitator untuk mendampingi peserta dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Namun demikian, pelaksanaan PNPM MP di desa ini telah memenuhi persyaratan yang dituntut oleh PTO PNPM, karena dari sekitar 116 orang sumberdaya manusia yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP di Desa Kemang, 54,3 persen diantaranya peserta perempuan, yang berperan terutama sebagai pengurus dan anggota SPKP. Tingkat akses PSD terhadap sumberdaya PNPM MP tergolong kategori tinggi, sebaliknya pada Peserta SPKP tergolong rendah. Sayangnya, karena norma pelaksanaan program harus sesuai PTO PNPM MP, maka kontrol kedua kategori peserta terhadap sumberdaya PNPM MP tergolong rendah. Namun demikian, para peserta PNPM MP menyatakan memperoleh banyak manfaat, khususnya dari segi ekonomi; sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat perkembangan usaha dan tingkat pendapatan mereka yang tergolong tinggi. Kondisi tersebut di atas tampaknya mempengaruhi hasil uji statistik atas sejumlah hipotesis dalam penelitian ini. Di kalangan PSD (laki-laki) masing-masing terdapat satu variabel yang mempengaruhi setiap komponen analisis gender pada taraf a=0,05, sebaliknya tidak satu variabel pun di kalangan peserta SPKP (perempuan). Di kalangan PSD, jumlah aggota rumahtangga berhubungan nyata dengan tingkat akses terhadap PNPM MP, sementara status kategori rumahtangga berhubungan nyata dengan tingkat kontrol serta tingkat perkembangan usaha dan pendapatan. Selain itu, tingkat pendidikan formal berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi, perkembangan usaha dan tingkat pendapatan. Di kalangan peserta SPKP, tidak satupun variabel bebas yang berhubungan dengan tingkat akses dan kontrol mereka terhadap perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP; namun ada sejumlah variabel bebas berhubungan dengan komponen gender dalam program pada taraf a=0.10; yakni status kategori rumahtangga berhubungan dengan tingkat partisipasi; tingkat pendidikan formal dan jumlah anggota rumahtangga yang bekerja berhubungan dengan perkembangan usaha, serta tingkat pendidikan formal berhubungan dengan tingkat pendapatan. Fakta bahwa relatif tingginya proporsi perempuan yang berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang tidak diikuti oleh tingginya akses dan kontrol mereka atas sumberdaya PNPM MP di satu pihak, sebaliknya pada peserta laki-laki; mencerminkan bahwa prinsip KKG yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan PNPM MP di Desa Kemang belum berhasil memenuhi kebutuhan strategis gender. Hal ini didukung fakta, bahwa meskipun perempuan dilibatkan dalam setiap pertemuan, namun kehadiran mereka masih sebatas kehadiran fisik, belum mampu meningkatkan kepemimpinan mereka. Sebaliknya, jika merujuk pada fakta bahwa baik di kalangan PSD maupun SPKP menyatakan memperoleh manfaat yang tinggi dari stimulan yang mereka peroleh, dapat disimpulkan bahwa PNPM MP di Desa Kemang dapat memenuhi kebutuhan praktis gender.