Show simple item record

dc.contributor.advisorDaryanto, Arief
dc.contributor.advisorSumarto, Irawan
dc.contributor.authorHanny
dc.date.accessioned2025-06-05T07:18:13Z
dc.date.available2025-06-05T07:18:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/162295
dc.description.abstractMasalah tunggakan pengembang terhadap kewajiban menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada Pemda menunjukkan angka yang signifikan. Walaupun regulasi mengenai penyerahan fasum dan fasos telah lama ditetapkan, yaitu sejak Permendagri Nomor 1 Tahun 1987, sampai kemudian regulasi tersebut telah diganti dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009, akan tetapi hasilnya masih yang belum optimal. Berlarut-larutnya masalah ini berdampak negatif bagi masyarakat dan pemerintah. Mengingat fasum dan fasos adalah barang publik yang ketersediaan dan pemeliharaannya harus terjamin, serta fasum dan fasos yang belum diserahkan tersebut merupakan piutang Pemda, maka seharusnya Pemda memberikan perhatian khusus. Masalah tunggakan fasum dan fasos dari para pengembang banyak ditemui di berbagai daerah, salah satunya adalah Kota Depok Propinsi Jawa Barat. Di kota ini hanya 21% pengembang yang telah menyerahkan fasum fasos perumahan kepada Pemda Kota Depok. Rendahnya jumlah pengembang yang telah menyerahkan fasum fasos menarik perhatian untuk dilakukan analisis terhadap evaluasi kebijakan penyerahan fasum fasos di Kota Depok ditinjau dari sisi pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Menganalisis faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan penyerahan fasum dan fasos oleh pengembang di Kota Depok. (b) Menganalisis faktor-faktor yang diduga lebih berpengaruh terhadap terhambatnya pelaksanaan kebijakan tersebut, berdasarkan perbedaan sikap antara pengembang yang belum dengan yang sudah menyerahkan fasum dan fasos, serta alternatif penyelesaianya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Data yang diperlukan dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data plimer yang berasal dari jawaban kuesioner dari responden, sedangkan data sekunder dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka baik dari instansi berwenang, internet dan perpustakaan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 50 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara nonprobability sampling dengan teknik incidental sampling. Selanjutnya data diolah dengan software SPSS 11.5 dan dianalisis melalui analisis uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, analisis faktor, dan analisis Uji Mann-Witney sesuai tema-tema pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhambatnya pelaksanaan penyerahan fasum dan fasos perumahan oleh pengembang di Kota Depok berdasarkan hasil analisis faktor adalah kesadaran pengembang (dengan nilai korelasi 0,633), pelayanan Pemda (dengan nilai korelasi 0,230), kepatuhan pengembang (dengan nilai korelasi 0,577), faktor integritas pengembang (dengan nilai korelasi 0,911) dan faktor dokumen kepemilikan tanah perumahan(dengan nilai korelasi 0,788). Hasil uji hipotesis terhadap sikap pengembang yang sudah dan yang belum menyerahkan fasum fasos menurut Uji Mann-Whitney menunjukkan hanya tiga variabel dari tiga faktor penghambat.....dst.
dc.publisherIPB Universityid
dc.subject.ddcManajemen Sektor Publik Agrariaid
dc.titleAnalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhambatnya Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Di Kota Depokid
dc.subject.keywordPerumahanid
dc.subject.keywordFasum Dan Fasos Perumahanid
dc.subject.keywordPengembangid
dc.subject.keywordEvaluasi Kebijakan Publikid
dc.subject.keywordAnalisis Faktorid
dc.subject.keywordAnalisis Mann-Whitneyid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record