| dc.description.abstract | Peningkatan kinerja aparat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu isu penting dalam reformasi kantor pajak. Peningkatan kinerja perlu dilakukan oleh KPP mengingat pajak tersebut bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan.. Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (changed program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Modernisasi ini telah melahirkan nama baru bagi kantor pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Modern. Konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Perubahan perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:
Struktur organisasi, termasuk didalamya pergantian pemimpin puncak
Business process dan teknologi informasi dan komunikasi
Manajemen sumber daya manusia
Pelaksanaan good governance
Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu diubah. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.
Perubahan struktur organisasi membawa dampak pada sering terjadinya pergantian maupun mutasi pada kepala kantor di KPP khususnya KPP Pratama Bogor. Pergantian kepala kantor secara cepat dapat membawa masalah bagi bawahan, misalnya pergantian kebijakan, gaya kepemimpinan yang berbeda, aturan-aturan baru, dari kesemua ini, maka bawahan perlu beradaptasi kembali dengan pimpinan yang baru. Pada saat transisi atau peralihan dari KPP lama menjadi KPP Pratama Modern ternyata terjadi suatu masalah dimana pelayanan menjadi sedikit menurun karena SDM belum siap dan SI DJP belum berjalan sempurna sehingga jangka waktu pelayanan menjadi tidak tepat waktu. Oleh karena itu faktor atau masalah kepemimpinan sangat berperan dalam perencanaan, perubahan maupun pembentukan suatu organisasi
Penerapan perilaku kepemimpinan yang efektif merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Bogor dalam rangka menciptakan kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kepemimpinan baru di tubuh KPP Pratama Bogor diharapkan mampu mengembangkan langkah-langkah kebijakan, sistem kelembagaan, dan.....dst. | |
