Strategi Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Kasus Perkebunan Hak Guna Usaha PT. Maskapai Perkebunan Moelia di Kabupaten Cianjur

Abstract

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan nasional, namun keterbatasan ketersediaannya sering memicu konflik lahan. Salah satu kasus terjadi antara PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) dan masyarakat Cianjur, yang diselesaikan melalui intervensi pemerintah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 17 Tahun 2020. Resolusi ini diharapkan menjadi model penyelesaian konflik serupa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi resolusi konflik lahan dan merumuskan strategi prioritas untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode kualitatif selama satu bulan di PT MPM. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan tinjauan pustaka. Analisis dilakukan menggunakan EFE, IFE, SWOT, dan QSPM untuk merumuskan strategi penyelesaian konflik HGU, dengan prioritas pada pembangunan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Penyelesaian konflik agraria dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, serta faktor eksternal, yaitu PT. MPM dan masyarakat. Strategi yang diterapkan meliputi: identifikasi pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan LSM; kedua yaitu pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi (Access Reform) untuk meningkatkan kapasitas lokal; ketiga yaitu penguatan internal Kementerian ATR/BPN untuk penyelesaian konflik multisektoral; dan keempat yaitu penguatan organisasi melalui kerja sama yang terarah. Studi ini mengidentifikasi akomodasi, kolaborasi, dan kompromi sebagai gaya utama dalam manajemen konflik lahan HGU PT. MPM. Resolusi konflik dipengaruhi oleh sinergi ATR/BPN, keterbatasan sumber daya, dukungan pemerintah daerah, dan kekurangan lahan. Strategi prioritas berfokus pada kolaborasi pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi internal, menawarkan pendekatan baru yang lebih terstruktur dan inovatif dalam menyelesaikan konflik HGU.

Land plays an important role in human life and national development, but its limited availability often triggers land conflicts. One of the cases occurred between PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) and the people of Cianjur, which was resolved through government intervention with the Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 17 of 2020. This resolution is expected to be a model for resolving similar conflicts in Indonesia. This study aims to identify the factors that affect the resolution of land conflicts and formulate priority strategies to overcome them. This research uses a positive approach with a qualitative method for one month at PT MPM. Primary and secondary data were collected through observation, questionnaires, interviews, and literature reviews. The analysis was conducted using EFE, IFE, SWOT, and QSPM to formulate an HGU conflict resolution strategy, with priority on building partnerships with stakeholders. The resolution of agrarian conflicts is influenced by internal factors, namely the Land Office and the Regional Government of Cianjur Regency, as well as external factors, namely PT. MPM and the community. The strategies implemented include: identification of stakeholders, such as governments, communities, and NGOs; second, community empowerment through facilitation (Access Reform) to increase local capacity; third, namely internal strengthening of the Ministry of ATR/BPN for multisectoral conflict resolution; and fourth, strengthening the organization through directed cooperation. This study identifies accommodation, collaboration, and compromise as the main styles in the management of land conflicts of HGU PT. MPM. Conflict resolution is influenced by ATR/BPN synergy, limited resources, local government support, and land shortages. The priority strategy focuses on stakeholder collaboration, community empowerment, and internal coordination, offering a new, more structured and innovative approach to resolving right to cultivate (HGU) conflicts