Evaluasi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Provinsi Dki Jakarta

Abstract

Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dibuat dan umplementasikan oleh Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta sebagai unit yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan dasar. Dalam mengimplementasikan kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta hanyak mendapat kendala sehingga implementasi tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Angka tidak melanjutkan sekolah dari SD (termasuk Madrasah Ibudaiyah MI) ke SLTP (termasuk Madrasah Tsanawiyah/MTs) di Propinsi DKI Jakarta merupakan indikator yang paling tidak memuaskan. Hal ini disebabkan masih tingginya angka tidak melanjutkan sekolah yang cenderung bertambah besar. Banyak hai yang mempengaruhi besarnya angka tidak melanjutkan sekolah di Propinsi DKI Jakarta sehingga perlu dicari faktor-faktor apa yang secara dominan mempengaruhi hal tersebut. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi yang akurat dari para pakar pendidikan tentang faktor-faktor apa yang perlu mendapat prioritas utama dalam implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Propina DKI Jakarta. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara kamprehensif tentang faktor apa yang berpengaruh dan apa yang harus menjadi priontas utama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang positif dalam upaya memperbaiki implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di DKI Jakarta Perlu dicari alternatif terbaik dalam implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Propumi DKI Jakarta agar dapat mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah di DKI Jakarta Dari permasalah tersebut di atas dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut (1) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta (2) Apa yang menjadi prioritas utama dari faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dalam implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta? (3) Alternatif apa yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun agar dapat mengurangi angka tidak melarijutkan sekolah di Propinsi DKI Jakarta? Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mempunyai tajun (1) Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta, (2)Menganalisis faktor-faktor tersebut dan menentukan faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan tersebut, (3) Meruniuskan strategi perbaikan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk mengurangi angka putus sekolah di Propinsi DKI Jakarta Penelitian ini menggunakan beberapa kornep teori kebijakan secara meliputi umum (1) Formulasi Kebijakan, (2) Implementasi Kebijakan, (3) Evaluasi Kebijakan Evaluasi kebijakan diperlukan untuk melihat hasil implementasi kebijakan tersebut di lapangan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Data yang didapat dari sumber data yaitu para pejabat Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dan para praktisi/organisasi kependidikan melalui quisioner dikumpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif (kualitatif) dan analisas statistik (kuantitatif) dengan mengolah data menggunakan Analyncal Hierarchy Process (AHP) Mengingat penelitian ini mencari prioritas utama atas faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, maka penggunaan AHP dianggap lebih tepat. Pendapat para sumber data ini diolah dengan menggunakan AHP untuk mengetahui prioritas mana yang harus didahulukan dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta. Setelah pendapat para ahli diketahui kemudin digabungkan dan diolah dengan AHP untuk mengatahui kesimpulan dari seluruh pendapat Berdasarkan analisis tadi, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Faktor faktor yang mempengaruhi dalam implementası kebijakan wajib belajar pendidikan dasat sembilan tahun di Propinsi DKI Jakarta adalah (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Anggaran Pendidikan, dan (3) Arah Kebijakan. Aktor yang berperan dalam impelementas kebyakan wajib belajar pendidikan datar sembilan tahun adalah (1) Birokrat, (2) Tenaga Pendidik, (3) Orang Tua Siswa Alternatif strategi yang didapat dari hasil wawancara adalah (1) Pembebasan Buaya Pendidikan, (2) Petambahan Gedung dan Fasilitas Sekolah, (3) Penerapan Manajemen Berbas Sekolah, (4) Penambahan Tenaga Pendidik (Guru). Pembobotan nilai terhadap alternatif strategi dari kebijakan im dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu dan aktor vang berperan Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan AHP dalam menentukan skala prioritas, maka alternatif strategi yang dipilih dalam implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Propinsi DKI Jakaria adalah Penambahan Gedung dan Fasilitas Sekolah yang didalamnya mencakup rehabilitasi gedung dan fasilitasnya baik yang bersifat rutin maupun insidensial. Aktor yang paling berperan dalam startegi ini adalah para birokrat yang dalam hal ini adalah pegawai Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dan instasi yang berkaitan langsung mengingat peran mereka yang cukup besar dalam penentuan dan implementasinya. Faktor yang paling perfting dalam implementasi stategi penambahan gedung dan fasilitasoya adalah faktor anggaran Besarnya anggaran dan alokasi anggaran merupakan faktor yang paling penting dalam implementasi strategi imi Berdasarkan hasil penelitian di atas, pemulis metekomendasikan beberapa hal sebagai berikut Dalam pengalokasian anggaran Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta perin melibatkan pengguna anggaran dan pihak yang menjadi objeknya agar kebutuhan anggaran tersebut tepat pada sasaran. Anggaran untuk pembangunan gedung dan fasilitasnya agar lebih ditingkatkan lagi untuk meningkatkan daya tampung sekolah (SLTP) Dinas Pendidikan Dasar agar lebih aktif mencari informasi langsung dari pelaksana pendidikan di sekolah baik pihak sekolah maupun orang tua murid (Komute Sekolah) Dinas Pendidikan Dasar jangan hanya mengandalkan informasi dari laporan tahunan sekolah dan laporan-laporan yang bersifat kasustik yang berupa permasalahan kongktet yang harus segera diatasi, perlu peninjauan dan pendataan langsung kelapangan mengenai kondisi bangunan sekolah dan daya tampung sekolah. Perlu dipikirkan relokasi sekolah dari tempat yang sudah menjadi daerah bisnis (pemukiman penduduknya cenderung berkurang) ke tempat yang lebih banyak anak unia sekolah terutama di pinggiran kota. Keterlihatan pihak swasta untuk menukar (rumlag) lokasi sekolah ke pinggiran kota yang lebih murah harga tanahnya dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menanggulangi keterbatasan dana pendidikan Perlu dipertimbangkan keterlibatan pihak luar (orang atau badan swasta) dalam pendanaan pemeliharaan pembangunan gedung sekolah untuk mebantu pemeruntah daerah selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah dibuat dan tujuan pendidikan.