Analisis Pengelolaan Aset Daerah Di Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Dki Jakarta

Abstract

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan UU. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai kebijakan telah dilahirkan dan ini semua dipengaruhi oleh perubahan perekonomian kota. Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kewenangan besar untuk mengatur daerahnya terutama dalam menggali potensi aset yang dimilikinya, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah serta mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah setempat. Pernerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggarannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah tercermin dari sumber-sumber penerimaan daerah dan bagian daerah dari penerimaan Negara yang terdapat dalam UU No. 25/1999, Undang-Undang No. 25/1999 terdapat empat sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta diantaranya melalui Dinas Pertanian dan kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diharapkan mampu mengelola aset daerah dengan baik khususnya aset berupa tanah dan bangunan. Aset ini apabila dikelola dan didayagunakan dengan baik melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka pemerintah daerah akan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Di samping itu juga dapat menarik minat pengusaha untuk berinvestasi. Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki visi Menjadi Pelopor Pertanian dan Kehutanan Perkotaan Berbasis Agribisnis yang Berwawasan Lingkungan", dengan salah satu misinya yaitu menumbuh kembangkan kesempatan kerja dan peluang berusaha. Hal tersebut sejalan dan dimaksudkan untuk mendukung program pengelolaan aset daerah. Untuk mewajudkan pengelolaan aset daerah yang baik dan efektif, diperlukan perencanaan dan kajian terhadap pengembangan teknik pengelolaan aset daerah di Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinst Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut: a) Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Meningkat; b) Faktor-faktor apa yang berpengaruhi terhadap pengelolaan aset; dan c) Strategi apa yang akan diambil Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam pengelolaan aset dinas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah..dst