Kajian Budaya Kerja, Motivasi Kerja dan Kualitas Pelayanan Pegawai Kepada Masyarakat : Studi Kasus Di Kecamatan Propinsi Dki Jakarta

Abstract

Pelayanan masyarakat sebagai salah satu fungsi hakiki dari pemerintah selain melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Kenyataan ini muncul dengan adanya asumsi bahwa tanpa pemerintah yang mengatur maka masyarakat akan hidup dalam ketidaktertiban. Ketidak tertiban ini merupakan suatu gejala yang terjadi karena kenyataan bahwa semua manusia memiliki kebutuhan yang berbeda bagi setiap orang dan saling berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian fungsi pemerintah bukan hanya sebatas pada aktivitas memberikan pelayanan, tetapi juga harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut benar-benar berkualitas dan sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat. Berbagai isu dan keluhan terhadap kualitas pelayanan masyarakat saat ini bukan rahasia lagi. Di berbagai media massa keluhan terhadap kondisi pelayanan masyarakat, seperti berbelit-belitnya birokrasi pelayanan, waktu yang lama, mahal, persayaratan yang bermacam-macam, serta sikap mental aparatnya yang tidak segan-segan mempersulit pelayanan. Ketidakpuasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan, pengurusan surat- surat yang berkaitan dengan administrasi pertanahan, izin mendirikan bangunan merupakan hal yang paling sering dikeluhkan masyarakat. Sementara itu berbagai isu yang muncul seperti demokratisasi, desentralisasi otonomi, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini menuntut adanya perubahan pada lingkungan organisasi publik yang membawa berbagai konsekuensi, antara lain meningkatnya tuntutan terhadap jenis dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah, meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi, termasuk lebih banyaknya akses masyarakat. Hal ini menuntut kehadiran aparatur yang mampu menerjemahkan fungsinya sebagai pelayan publik (public servant). Fenomena di atas tentunya menuntut Aparatur Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada tingkat lokal untuk melihat gambaran pelayanan masyarakat dan terus membangun kinerja secara lebih baik dan lebih profesional agar penyelenggaraan pelayanan bersih dari aroma penyimpangan..Kesemua itu menuntut adanya aparatur yang memiliki dedikasi dan motivasi yang tinggi serta bekerja dengan didasari oleh etika birokrasi yang tinggi sebagai pencerminan dari budaya kerja dan budaya organisasi.