| dc.description.abstract | Restrukturisasi organisasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara penuh sebagai implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dilakukan dengan menata kembali unit-unit organisasi yang ada melalui penggabungan beberapa unit (merger) mengakibatkan banyaknya jabatan struktural yang hilang dan bertambahnya jumlah pegawai. Hal ini mengakibatkan banyak pegawai yang tadinya menduduki jabatan (struktural) tidak lagi memperoleh kesempatan menduduki jabatan berdasarkan struktur yang baru, mereka akan mengalami hambatan spikologis dalam bekerja yang akan mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Banyaknya pegawai yang tidak mengalami kepuasan kerja lambat laun akan membawa kerugian, tidak hanya bagi pegawai tersebut tetapi juga bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan unit organisasi dimana mereka bertugas. Hal ini disebabkan pada satu sisi terjadi peningkatan belanja pegawai, sedangkan disisi lain terjadi penurunan produktifitas yang berakibat pada penurunan kinerja unit organisasi dan kinerja Pemerintah Propinsi. Hal-hal seperti pemberlakuan merrit system, reward and punishment yang ada belum berjalan secara efektif. Kenaikan pangkat jika telah waktunya otomatis naik dan sistim promosi masih mengedepankan sisi senioritas kepangkatan (belum memberi porsi yang lebih besar pada pengkaitan dengan kinerja), turut menyebabkan motivasi pegawai dalam bekerja menjadi rendah. Secara umum kondisi faktual menunjukan pegawai dalam bekerja cenderung bersifat rutinitas, pola bekerja pegawai masih berorientasi sekedar untuk terlihat bekerja atau bila hanya diperintah, dalam bekerja terlihat mekanistik tidak mengkaitkan hasil kerjanya dengan hasil secara keseluruhan, kurang termotivasi dan tidak memandang bahwa pekerjaan sebagai sesuatu yang dinamis, bahkan banyak pegawai sering terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat atau sering tidak masuk kantor dengan alasan yang kurang dapat dipertanggung jawabkan. Mereka kurang motivasi setidaknya untuk datang bekerja, hal ini mencerminkan bahwa mereka mengalami ketidak puasan dalam bekerja. | |
