Show simple item record

dc.contributor.advisorParwadi, Agung
dc.contributor.advisorSuroso, Arif Iman
dc.contributor.authorIndopa, Sudhar
dc.date.accessioned2024-08-06T06:42:26Z
dc.date.available2024-08-06T06:42:26Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/155888
dc.description.abstractIsu Good Governance yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini, adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memfasilitasi tumbuhnya kerjasama yang kreatif dan saling mendukung antar domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah tuntutan untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, adalah salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi pelayanan umum pemerintahan dibidang pemberian status dan kedudukan hukum atas terjadinya peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian non-islam, pengakuan dan pengesahan anak serta kematian yang terjadi di masyarakat. Fungsi pelayanan pencatatan sipil tersebut adalah strategis dalam ikut membangun citra pelayanan pemerintah kepada masyarakat, oleh karena sifat pelayanannya yang menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana umumnya pelayanan pemerintahan yang selama lebih dari tiga dekade, dibangun berdasarkan pendekatan kekuasan (politis) yang tersentralisir di tingkat pusat. Sehingga menimbulkan dampak terhadap citra pelayanan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh sifat arogansi aparat, birokrasi yang berbelit-belit dan maraknya KKN. Demikian juga halnya kondisi pelayanan catatan sipil, praktek-praktek penyimpangan dari prosedur dan perilaku yang kurang mendukung keinginan dan harapan masyarakat seperti KKN masih terus berlangsung. Sekalipun upaya-upaya untuk perbaikan telah dilakukan, namun hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan. Disamping itu permasalahan lain yang mendasar dihadapi oleh Kantor Catatan Sipil saat ini, adalah adanya paradigma baru peran Kantor catatan sipil sebagai bagian dari fungsi pendaftaran penduduk (PP No. 31 tahun 1998). Paradigma baru tersebut sejalan dengan isu desentralisasi (UU NO. 22 Tahun 1999), sehingga lembaga catatan sipil ini nantinya akan menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk. dst...
dc.publisherIPB Universityid
dc.subject.ddcManajemen Sumber Daya Manusiaid
dc.titleKajian Nilai-Nilai Budaya Organisasidalam Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kantor Catatan Sipil Prop.Dki Jakartaid
dc.subject.keywordPerilaku Organisasi
dc.subject.keywordKantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
dc.subject.keywordBudaya Organisasi Dalam Pelayanan Masyarakat
dc.subject.keywordNilai-nilai penting dan nilai tingkat perilaku pegawai
dc.subject.keywordSurvey Nilai Rokeach- Rank Spearman-Multi Atribut Fishbein
dc.subject.keywordsurvey, primer
dc.subject.keywordpreferensi pegawai
dc.subject.keywordDKI Jakarta
dc.subject.keywordPegawai


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record