Kajian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (Samsat) Kota Jambi

Abstract

Penyediaan biaya untuk menjalankan pemerintahan merupakan titik kritis dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Sistem pemerintahan yang sentralistik pada masa pemerintahan Orde baru mengakibatkan ketergantungan yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah terhadap pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Propinsi Jambi, PAD disumbangkan lebih dari 80 persen oleh Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kondisi ini menyebabkan PKB dan BBNKB menjadi strategis, dan mengharuskan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi mengelolanya secara optimal. Walaupun mampu menjadi penyumbang terbesar dari PAD, namun PKB dan BBNKB sebagai salah satu bentuk dari kualitas informasi yang dihasilkan, dan dikumpulkan melalui mekanisme SAMSAT, masih memerlukan suatu kajian mengenai implementasi sistem Informasi manajemen yang telah dilakukan. Agar diperoleh hasil yang maksimal maka seluruh sumberdaya informasi harus dapat dikelola seoptimal mungkin, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kualitas informasi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna akhir. Untuk itu perlu dikaji hasil implementasi dari Sistem Informasi Manajemen yang dilaksanakan di Kantor SAMSAT, apakah sumberdaya informasi yang digunakan telah mampu memenuhi kriteria sebagai kualitas informasi yang baik. dst....