| dc.description.abstract | Serangkaian deregulasi perbankan telah dikeluarkan oleh pemerintah, dimulai dari Pakjun 1983 dan mencapai puncaknya pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Diperlonggarnya syarat pendirian bank mengakibatkan tingginya pertumbuhan jumlah bank dan jumlah kantor cabang bank. Hal tersebut tidak disertai dengan pengawasan yang memadai dari Bank Sentral. Akibatnya, kinerja perbankan nasional terus mengalami penurunan.
Situasi tersebut memaksa pemerintah untuk bersikap tegas. Likuidasi terhadap 16 bank swasta pada tanggal 1 Nopember 1997 dan 38 bank swasta pada tanggal 13 Maret 1999 merupakan hal yang tak terelakkan. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, khususnya bank swasta, menjadi menurun. Masyarakat akhirnya berpaling kembali kepada bank pemerintah yang dianggap lebih aman dan lebih dapat dipercaya.
Sebagai salah satu bank pemerintah, BRI juga menerima limpahan nasabah bank-bank swasta. Apalagi BRI selalu ditunjuk sebagai salah satu bank pembayar. Bagi produk TABANASBRI Kanca BRI Bogor, secara absolut hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertumbuhan. Tetapi, secara relatif mengalami penurunan. Pertumbuhan TABANASBRI pada tahun 1998 adalah 10,17 persen, menurun 36,31 persen dari 46,48 persen pada tahun 1997. Pertumbuhan pangsa pasar menurun 1,13 persen, dari 2,20 persen pada tahun 1997 menjadi 1,07 persen pada tahun 1998.
Sumbangan/kontribusi TABANASBRI terhadap dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Kanca BRI Bogor juga mengalami penurunan, dari 29,20 persen pada tahun 1997 menjadi 19,03 persen pada tahun 1998, atau menurun 10,17 persen. Masalah tersebut masih ditambah dengan kenyataan bahwa aspek keamanan bukan lagi menjadi keunggulan bagi bank pemerintah, karena simpanan nasabah di bank manapun dijamin keamanannya oleh pemerintah. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa TABANASBRI harus mampu memberi penawaran lain selain keamanan ..................... | id |
