| dc.description.abstract | Komoditi beras merupakan bahan pangan pokok yang sampai saat ini masih merupakan salah satu "komoditas politik". Argumen yang berkembang di tengah masyarakat adalah salah satu penyebab utama distorsi distribusi bahan pangan tersebut adalah kesalahan atau penyimpangan suatu rangkaian kebijakan intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan stabilisasi harga, manajemen stok dan manajemen distribusi bahan pangan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) dan segenap Depot Logistik (DOLOG) dan Sub-Dolog di daerah.
Peranan dan sentralisasi Bulog dalam memonopoli komoditi pokok beras memang sudah pupus, selanjutnya melalui Keppres No 29 bulan Maret 2000 ditekankan bahwa Bulog bukan lagi lembaga stabilisasi melainkan lebih mengarah sebagai lembaga logistik dengan tugas sebagai pengendali harga beras, penyedia cadangan pangan masyarakat dan pelaksana operasi khusus (OPK) beras. Selanjutnya penanganan penyuplaian beras diserahkan sepenuhnya kepada distribusi pasar masing-masing wilayah, dan diharapkan beras dapat diperoleh masyarakat dengan harga dan kualitas yang bersaing.
Pengadaan dan distribusi beras ataupun komoditi pangan lainnya di pasar bebas sebagian besar banyak terjadi di pasar-pasar induk daerah. Seperti halnya di wilayah DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan kebijakan, memiliki banyak pasar induk yang bertugas mengatur dan menjalankan proses distribusi dan pengadaan berbagai komoditi kebutuhan pokok. Salah satunya adalah Pasar Induk Beras Cipinang yang dikelola oleh PT Food Station Tjipinang Jaya untuk pemenuhan kebutuhan beras masyarakat DKI Jakarta. Dengan kondisi tersebut, pihak manajemen perusahaan perlu perencanaan strategi dalam pengembangan Strategy Business Unit (SBU) di perusahaan.,,dst | id |
