Kajian Pelayanan Pemeriksaan Limbah Cair Pada Bahan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Dki Jakarta

Abstract

Pembangunan lingkungan hidup dilaksanakan melalui peningkatan mutu lingkungan sesuai dengan Undang Undang no 23 tahun 1995 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan kebijaksanaan nasional, pengelolaan lingkungan hidup di lakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Untuk hal itu diterbitkan Perda no. 5 tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi BAPEDALDA DKI Jakarta tugas pokoknya membantu Gubernur DKI Jakarta. Visi Bapedalda adalah Koordinasi pelaksana dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dan pengedalian dampak lingkungan di wilayah DKI Jakarta dan misinya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat/warga kota Jakarta, melalui berbagai upaya pengendalian dampak lingkungan dan operasional pengelolaan lingkungan hidup dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat umum, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi pengelola/pemerhati lingkungan/LSM dan seluruh jajaran pemerintah terkait. Dalam pengelolaan suatu pemerintahan di era globalisasi menurut Osborne dan Gaebler (1996) dalam buku Mewirausahakan Birokrasi, salah satunya adalah customer-driven government untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan sebagai pengguna jasa pemeriksaan limbah cair salah satu pelayanan yang diperhatikan adalah waktu penyelesaian pemeriksaan dan kualitas pelayan persepsi manajemen dan persepsi pelanggan. Data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawacara, yang dikembangkan dari konsep Gaspersz (1997) dan Tjiptono (1996). Metode pengolahan data dipergunakan diagram kendali, analisis servqual dan uji mandiri karakteristik organisasi berfokus pelanggan. Dari analisis dan kajian sesuai dengan tujuan tersebut diperoleh beberapa hasil sebagai berikut: A. Waktu penyelesaian pelayanan pemeriksaan limbah cair dari data bulan Maret 1999 dari masing-masing line/tahapan diperoleh hasil: 1) waktu penyelesaian di laboratorium adalah 8 hari, standar adalah 7 hari, 2) Pada sub verifikasi rata- rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya 6 hari, dan standarnya adalah 3 hari. 3) sub administrasi pada bulan Maret 1999 menyelesaikan dalam rata-rata 4 hari, sedangkan ukuran seharusnya hanya 2 hari. B. Analisis Servqual digunakan untuk mengukur kualitas jasa yang berdasarkan Zaithaml dkk (1990) menjadi lima dimensi pelayanan bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati yang diperoleh dari 45 responden industri/kegiatan dengan derajat kepentingan dan kinerja menurut pelanggan pengguna jasa pemeriksaan limbah cair 1. Dimensi pelayanan keandalan memiliki bobot 3,54, dengan kategori tidak memperhitungkan pelanggan yang artinya organisasi menganggap posisi pelanggan lebih lebih rendah dibanding posisinya. 2. Dimensi pelayanan bukti langsung adalah-1,81, kategori buruk. 3. Dimensi pelayanan jaminan -1,58 dengan kategori buruk, kinerja lebih kecil dari harapan, tetapi organisasi baru secara minimal memenuhinya. 4. Dimensi pelayanan empati mendapat nilai 0,16 kategori tidak memenuhi harapan. Secara keseluruhan kualitas pelayanan (SQL) berdasarkan perhitungan P x (K-H) adalah 1,47 dalam kategori buruk. C. Diagram kartesius/jendela pelanggan diperoleh data dari kuesioner yang diajukan, yang masuk dalam kotak A (prioritas utama) diperlukan pembenahan dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah: a. Kesungguhan institusi memperhatikan kepentingan pelanggan b. Memberitahukan pelanggan kapan pastinya pemeriksaan limbah cair diselesaikan. c. Penyediaan peralatan yang mutahir seperti komputer yang digunakan oleh petugas yang langsung berhubungan dengan pelanggan D. Nilai rata-rata yang diperoleh dari Pendapat manajemen dengan analisis uji pelayanan Vincent menujukan kriteria yang buruk (skor 38,20), sehingga jika pelayanan akan ditingkatkan maka manajemen Bapedalda harus melakukan perbaikan dalam komitmennya terhadap penerapan sistem pelayanan yang berorientasi pelanggan E. Dari persentase data uji mandari karateristik organisasi berfokus pelanggan dapat diurutkan kategori yang harus dibenahi dan dikembangkan oleh organisasi adalah: a. Kesiapan menentukan dan menghilangkan masalah pelanggan = 55% . Visi, komitmen dan iklim b organisasi = 57,14% c. Menggunakan dan mengkomunikaikan informasi pelanggan = 57,14% . d e. Kompetensi kapasitas dan pemberdayaan pegawai = 57,14% Perbaikan terus menerus dari proses pelayanan = 58% f. Mensejajarkan organisasi dengan pelanggan = 60% g. Menjanggkau pelanggan = 60% Pendapat para manajemen di Bapedalda DKI Jakarta uji mandiri yang berfokus pada pelanggan dengan kriteria cukup diterapkan Dari hasil analisis diatas, dapat diformulasikan kebijakan yang dapat diterapkan berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan pemeriksaan limbah cair terbagi dalam dua jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek 1) Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme pelayanan pemeriksaan limbah cair. 2) Melakukan pelatihan program program aplikasi (penggunaaan) komputer. 3) Melakukan pendidikan dan latihan kekhususan tentang pelayanan prima dibidang pemeriksaan limbah cair. 4) Menerapkan kendali mutu dan jaminan mutu dalam pelaksanan pelayanan. 5) Membentuk Gugus kendali mutu dan SOP pelayanan pemeriksaan limbah cair. Jangka panjang adalah 1) Mengembangkan Kapasitas, kompetensi atas kinerja organisasi. 2) Melakukan studi banding dengan organisasi / sistem pelayanan yang serupa. 3) Mengembangkan kriteria kompensasi atas kinerja pegawai dalam organisasi. 4) Mengembangkan program-program pelayanan pemeriksaan limbah cair. Dengan demikian selanjutnya dapat disarankan untuk masa akan datang perlu dilakukan 1) kajian yang terus menerus terhadap waktu pelayanan, 2) peningkatan kemampuan pegawai/petugas melalui pendidikan dan pelatihan pelayanan prima, 3) adanya dukungan manajemen untuk melengkapi sarana komputer dan programnya 4) evaluasi prosedur pelayanan dan membuat mekanisme pelayanan yang lebih sederhana 5) membentuk kendali mutu untuk membahas secara rutin tentang waktu penyelesaian pemeriksaan limbah cair., Selain itu melihat perubahan dengan perkembangan lingkungan yang menuntut upaya peningkatan kualitas pelayanan, maka pihak manajemen BAPEDALDA DKI Jakarta perlu mengambil kebijakan yang bersifat umum tentang Customer driven government dan sekaligus mengantisipasi perubahan lingkungan di era global.