WTO convention on sanitary and phytosanitary (SPS) agremeent dalam ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan perdagangan non tarif SPS yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap ekspor udang Indonesia dan kesesuaian penerapan tersebut dengan WTO Convention on SPS Agreement, menganalisis dampak yang diterima Indonesia sebagai akibat pemberlakuan hambatan perdagangan non tarif SPS tersebut terhadap komoditas ekspor udang Indonesia dan bagaimana pengaruhya terhadap aliran ekspor komoditas udang Indonesia selama periode 2001-2010, serta menganalisis langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi hambatan perdagangan non tarif SPS yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap ekspor udang Indonesia.. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2001-2010 dengan pendekatan model gravitasi (gravity model) untuk menguantifikasi dampak penerapan hambatan non tarif SPS oleh Uni Eropa terhadap ekspor udang Indonesia. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai ekspor udang Indonesia ke negara tujuan, dengan GDP riil Indonesia, GDP rill negara tujuan ekspor, populasi negara tujuan ekspor, jarak ekonomi, dan hambatan non tarif SPS sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan perdagangan non tarif SPS Uni Eropa yang menjadi kendala utama bagi ekspor udang Indonesia tertuang dalam Regulation (EC) No.178/2002 yang kemudian diturunkan dalam bentuk Comission Decission No.220/2010, yang secara spesifik mengatur tentang persyaratan hasil perikanan yang diekspor oleh Indonesia ke Uni Eropa. Sementara itu, hasil estimasi gravity model yang dilakukan menunjukkan bahwa model yang paling tepat untuk digunakan adalah model Pooled Least Squares (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh siginifikan terhadap nilai ekspor Indonesia pada taraf nyata lima persen adalah GDP riil negara tujuan ekspor, populasi negara tujuan ekspor, jarak ekonomi, dan hambatan non tarif SPS. Penerapan hambatan perdagangan non tarif SPS tersebut memiliki dampak yang negatif terhadap nilai ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa pada periode 2001-2010. Kebijakan perdagangan tersebut bersifat restriktif terhadap aliran perdagangan bilateral komoditas yang bersangkutan. Hal ini tidak sesuai dengan semangat perdagangan bebas yang diusung oleh WTO. Guna mengantisipasi penerapan hambatan SPS yang tidak sesuai dengan WTO Convention, penelitian ini memberikan saran bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mengajukan keberatan kepada Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO) terhadap penerapan hambatan perdagangan non tarif SPS yang diberlakukan oleh Uni Eropa apabila dirasa berdampak negatif bagi aliran ekspor udang Indonesia dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung, membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan negara mitra dagang yang mengatur tentang manajemen risiko impor udang yang dilakukan oleh negara tersebut, dan melakukan pre-shipment inspection di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat pemberangkatan ekspor.