Dampak otonomi daerah terhadap penerimaan retribusi daerah dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di kota Tangerang

Abstract

Pada masa sebelum otonomi daerah, peran pemerintah pusat sangat dominan untuk menentukan kebijakan pembangunan suatu daerah, baik itu pembangunan ekonomi maupun sosial dan politik. Pada saat itu, pemerintah pusat juga menentukan proporsi pembagian dana antar suatu daerah, oleh karenanya banyak terjadi ketimpangan pembagian dana tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan menurunnya penerimaan negara. Penurunan penerimaan negara tersebut telah mendorong meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah yang bersamaan dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan sebagaimana Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan pemerintah pusat yaitu Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah ini mengharuskan setiap daerah untuk memenuhi segala sesuatu mengenai pembiayaan pembangunan daerahnya sendiri....