Dampak otonomi daerah terhadap penerimaan retribusi daerah dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah di kota Tangerang
Abstract
Pada masa sebelum otonomi daerah, peran pemerintah pusat sangat
dominan untuk menentukan kebijakan pembangunan suatu daerah, baik itu
pembangunan ekonomi maupun sosial dan politik. Pada saat itu, pemerintah pusat
juga menentukan proporsi pembagian dana antar suatu daerah, oleh karenanya
banyak terjadi ketimpangan pembagian dana tersebut sehingga menimbulkan
ketidakpuasan dari beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam
dan menurunnya penerimaan negara. Penurunan penerimaan negara tersebut telah
mendorong meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah yang bersamaan dengan
sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan sebagaimana Undang-Undang
(UU) yang dikeluarkan pemerintah pusat yaitu Undang-Undang (UU) No. 22
Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun
1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah
ini mengharuskan setiap daerah untuk memenuhi segala sesuatu mengenai
pembiayaan pembangunan daerahnya sendiri....