Analisis Kebijakan atas Perubahan Status Zona Inti pada Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Abstract

Zona inti memiliki peran penting karena merupakan zona primer yang menjadi patokan dalam pembentukan zona-zona lain. Perubahan zona inti merupakan sebuah kemunduran bagi dunia konservasi jika peruntukannya tidak mengedepankan pada aspek keberlanjutan. Besarnya manfaat dari zona inti dihadapkan pada ancaman dan tantangan yang besar pula. Ancaman yang bersifat antropogenik, alami, maupun yang berbasis pada faktor kebijakan dan ego-sectoral masih menjadi faktor utama. Lahirnya kebijakan PP no. 27 tahun 2021 terkait perubahan status zona inti pada KKP3K menunjukkan indikasi kemungkinan pengubahan pola pengelolaan yang berdampak pada perubahan mekanisme yang akhirnya akan berdampak pada ketidakstabilan dalam pemanfaatan ekosistem serta berujung pada kerusakan sumber daya pesisir dan laut. Penelitian ini menggunakan metodelogi kuantitatif-kualitatif dengan pendekatan empiris dalam analisis kebijakan dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui Focus Group Discussion dan wawancara serta data sekunder dari studi dokumentasi yang kemudian diskenariokan dengan menggunakan analisis trade-off dan MACTOR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan skenario yang dibangun terlihat bahwa skenario terbaik dengan rata-rata 57 yaitu pada skenario B (zona inti digunakan untuk ekowisata (pariwisata berkelanjutan). Kemudian skenario C menggambarkan perubahan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dari penetapan PP no. 27 tahun 2021 yang menghasilkan dampak negatif terhadap ekologi dan hanya berimplikasi positif terhadap aspek ekonomi dan sosial. Aktor kunci yang mempunyai pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah terhadap perubahan status zona inti KKP3K adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi (KEMENKO MARVES), Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP), dan Investor Swasta. Kemudian aktor yang tingkat ketergantungan tinggi dan pengaruh kecil adalah KADES, POKMASWAS, LSM, Nelayan, dan Sektor informal. Dasar legalitas dari Perubahan zona inti yang digunakan untuk proyek strategis nasional akan menimbulkan dampak sosial dan ekologi. Oleh karna itu perubahan terhadap zona inti mestinya tidak perlu dilakukan kecuali megedepankan alternatif yang bermuara pada penyelarasan dan peningkatan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial pada kawasan tersebut.

The core zone has an important role because it is the primary zone which becomes the benchmark in the formation of other zones. Regarding changes to the core zone are a setback for the world of conservation if the designation does not prioritize sustainability aspects. The magnitude of the benefits of the core zone is faced with great threats and challenges. Threats that are anthropogenic, natural, as well as those based on policy and ego-sectoral factors are still the main factors. The birth of PP no. 27/2021 regarding changes to the status of the core zone in KKP3K shows indications of the possibility of changing management patterns which have an impact on changing mechanisms which will ultimately have an impact on instability in the use of ecosystems and lead to damage to coastal and marine resources. This study uses a quantitative-qualitative methodology with an empirical approach in policy analysis and uses primary data obtained through focus group discussions and interviews as well as secondary data from documentation studies which are then scenariod using trade-off and MACTOR analysis. The results showed that based on the scenarios that were built, it appears that the best scenario with an average of 57 is in scenario B (the core zone is used for ecotourism (sustainable tourism). Then scenario C describes changes in ecological, economic and social aspects from the establishment of PP no. 27/2021 which has a negative impact on ecology and only has positive implications for economic and social aspects. Key actors who have high influence and low dependence on changes in the status of the KKP3K core zone are the House of Representatives (DPR), the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (KEMENKO MARVES) , Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), and Private Investors. Then actors with a high level of dependency and little influence are the urban village head, POKMASWAS, NGOs, Fishermen, and the informal sector. The legal basis for changing the core zone used for national strategic projects will have an impact Therefore, changes to the core zone should not be necessary unless prioritizing alternatives that lead to alignment and improvement of ecological, economic and social aspects in the area.