Strategi Pencegahan Korupsi untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah

Abstract

Dunia bisnis memerlukan dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan kelancaran dalam usaha. Saat ini, ease of doing business di Indonesia berada di peringkat 73, di bawah beberapa negara ASEAN lain. Salah satu kendala dalam dunia bisnis di Indonesia adalah masih tingginya tingkat korupsi. Pada tahun 2022, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada pada urutan keenam se-ASEAN dan ke-110 internasional dengan indeks 34, turun empat poin disandingkan tahun 2021. Penelitian mengenai pengaruh pencegahan dengan pengaduan dan perkara korupsi termasuk strategi pencegahan korupsi masih belum banyak dilakukan. termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis pengaruh pencegahan dengan pengaduan dan perkara korupsi daerah, (2) menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pencegahan korupsi daerah, dan (3) menentukan strategi prioritas pencegahan korupsi terbaik untuk menurunkan tingkat korupsi daerah. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan dalam melakukan evaluasi terhadap change management pemberantasan korupsi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berupa data time series tahunan (2018-2022) dan data cross section yang menunjukkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Monitoring Center for Prevention atau MCP), pengaduan dan perkara korupsi daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diperoleh dari JAGA.ID dan website KPK. Data tersebut mencakup data dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Data primer diperoleh dari 22 responden pejabat pemerintah daerah dan internal KPK. Data primer digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yung memengaruhi pencegahan korupsi daerah dan merumuskan strategi pencegahan korupsi daerah. Pengambilan data primer dilakukan melalui survei dan pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling Pemilihan responden difokuskan pada pemerintah daerah dengan karakteristik khusus untuk menggambarkan pencegahan korupsi daerah sesuai cluster MCP. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara daring (telepon atau Zoom) dan pengisian kuesioner penelitian secara daring Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai Maret 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa area yang memengaruhi pengaduan korupsi adalah perencanaan dan pengangguran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, dan pengelolaan barang milik daerah. Hasil analisis faktor kunci internal dan eksternal menunjukkan faktor kekuatan utama adalah komitmen kepala daerah dan perangkat daerah, faktor kelemahan utama adalah lemahnya pengendalian dan pengawasan internal, faktor peluang utama adalah peran KPK dalam pencegahan korupsi, dan faktor ancaman utama adalah perekonomian negara. Hasil analisis pada tahap matching stage menunjukkan hawa posisi sistem pencegahan korupsi daerah saat ini berada pada kuadran V old and maintain) yang berarti bahwa sistem pencegahan korupsi daerah sudah berjalan dan memperlihatkan progress yang baik. Posisi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan sepuluh alternatif strategi pencegahan korupsi daerah. Hasil analisis pada tahap evaluation stage menunjukkan penajaman indikator MCP merupakan prioritas strategis utama untuk mencegah korupsi di daerah.

The business world needs support from the government to get smooth business. Indonesia's ease of doing business is still ranked 73rd, below several other ASEAN countries. One of the obstacles in the business world in Indonesia is the high level of corruption. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) is ranked 6th in ASEAN and ranked 110th internationally with an index of 34, down four points compared to 2021. Research on the influence of prevention efforts on complaints and corruption cases including corruption prevention strategies has not been widely carried out. This study aims to (1) analyze the influence of corruption prevention efforts with regional corruption complaints and cases, (2) analyze internal and external factors that influence regional corruption prevention efforts, and (3) determine the best corruption prevention priority strategy to reduce regional corruption levels. The results of the research are expected to be used as material in evaluating the change management of regional corruption eradication. This study uses secondary and primary data. Secondary data is in the form of annual time series data (2018-2022) and cross section data showing the Regional Corruption Prevention Index (Monitoring Center for Prevention or MCP), complaints and regional corruption cases handled by the KPK, obtained from JAGA.ID and the KPK website. The data includes data from 34 provinces, 415 districts and 93 cities. Primary data was obtained from 22 respondents from local government officials and KPK internal officials. Primary data is used to identify internal and external factors that influence regional corruption prevention efforts and to formulate regional corruption prevention strategies. Primary data collection was carried out through surveys and the selection of respondents was carried out by purposive sampling. The selection of respondents focused on local governments with special characteristics to describe regional corruption prevention efforts according to the MCP cluster. Data collection was carried out through online interviews (phone or Zoom) and online research questionnaires. Data collection was carried out from December 2022 to March 2023. The results of the study show that the areas that influence corruption complaints are planning and budgeting, procurement of goods and services, supervision of APIP, and management of regional property. The results of the strategy analysis show that the main strength factor is the commitment of regional heads and regional apparatus, the main weakness factor is weak internal control and supervision, the main opportunity factor is the role of the KPK in preventing corruption, and the main threat factor is the country’s economy. The regional corruption prevention system is in quadrant V (hold and maintain). Sharpening MCP indicators is a top strategic priority to prevent corruption in the region