Arsitektur Strategik Inspektorat Badan XYZ
Abstract
Auditor pemerintah Republik Indonesia (RI) mengacu kepada posisi Badan
Pengawasan dan Pembangunan Pemerintah (BPKP) sebagai Aparat Pengawasan
ntern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden
sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Inspektorat Badan XYZ sebagai unit APIP pusat menentukan
prioritas sasaran pengawasan berdasarkan isu arah kebijakan pengawasan dan
strategis nasional dalam rangka melaksanakan peran pengawasan secara optimal.
Prioritas sasaran pengawasan disusun dalam program pengawasan menyesuaikan
dengan kapabilitas internal dengan memahami peluang atas risiko-risiko yang
dapat mengancam stabilitas Inspektorat Badan XYZ.
Perencanaan strategi yang baik diperlukan untuk bertahan menghadapi isu
strategis ke depannya. Pengembangan kompetensi kelembagaan salah satunya
ditandai dengan capaian indeks kelembagaan menunjukkan bahwa 47 K/L, 10
provinsi, 64 kab/kota mendapatkan indeks kelembagaan yang cukup efektif
(KemenPANRB 2018). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan
secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui
perbaikan proses bisnis. Adanya gap antara isu strategis dengan kapabilitas internal
instansi tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya suatu perbaikan dalam
pengelolaan manajemen di Inspektorat Badan XYZ.
Pengendalian internal pada Badan XYZ harus berupaya dalam menjaga dan
mengawal kebijakan-kebijakan instansi. Upaya pemberantasan korupsi merupakan
upaya yang harus dilakukan dengan pencegahan. Pencegahan paling awal adalah
dilakukan melalui controlling dari pihak internal. Apabila terjadi suatu kegagalan
dalam pengendalian internal maka dapat mengakibatkan melambatnya suatu proses
kerja. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan internal yang
dilakukan. Beberapa penyebab kegagalan tersebut antara lain kurangnya komitmen
aparat pengawas dalam melakukan tindak pengawasan, lemahnya pengetahuan dan
pengalaman aparat pengawas terhadap bidang yang diawasi, tidak jelasnya arah
strategi pada kebijakan pengawasan, tidak dilaksanakannya Standard Operational
Procedure (SOP) terkait pengawasan dan anggaran yang terbatas.
Arah kebijakan pengawasan internal yang ada di Inspektorat bermuara
kepada terpenuhinya keyakinan kepada pimpinan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan telah berjalan secara efektif, efisien, andal dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Untuk mensinergikan semua aspek komponen
tersebut guna mencapai visi Inspektorat Badan XYZ, maka diperlukan model bisnis
yang tepat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1)
menganalisis model bisnis Inspektorat Badan XYZ yang ada saat ini; (2)
menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada setiap elemen
model bisnis Inspektorat Badan XYZ; dan (3) merumuskan rancangan arsitektur
strategik yang tepat untuk diterapkan pada Inspektorat Badan XYZ.
Upaya pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian adalah
mengumpulkan data terkait pengawasan internal Inspektorat Badan XYZ untuk memetakan model bisnis menggunakan BMC. Pemetaan model bisnis bermaksud
untuk melihat kondisi existing Inspektorat Badan XYZ. Setelah itu dilanjutkan
analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis SWOT pada sembilan elemen
BMC yang diperuntukkan bagi organisasi non-profits/ pemerintah yang terdiri dari :
Co-Creators, Value Propositions, Channels, Relations, Value Streams-Return, Key
Resources, Key Activities, Key partner, dan Value Stream-Outlay & Costs. Hasil
Analisis SWOT selanjutnya dipetakan untuk merumuskan strategi dalam menyusun
New Business Model Canvas.
Karakteristik existing Business Model Canvas Adjustment for Government
and/or Non-Profit Organization Inspektorat Badan XYZ lebih bersifat
konvensional, terlihat dari elemen co-creators yang belum mengakomodir
perkembangan digitalisasi. Hasil Analisis SWOT atas sembilan elemen existing
Business Model Canvas Adjustment for Government and/or Non-Profit
Organization Inspektorat Badan XYZ menunjukkan bahwa diperlukannya
peningkatan kompetensi internal pada Inspektorat Badan XYZ. Kompetensi yang
penting untuk diperhatikan antara lain adalah perbaikan pada elemen value streamsreturn
berupa asessment predikat zona integritas untuk Inspektorat Badan XYZ.
Strategi perbaikan kompetensi internal lainnya ditunjukkan pada elemen value
propositions, key partners, key resources berupa peningkatan kompetensi jabatan
fungsional auditor baik yang bersifat pengawasan maupun non-pengawasan.
Sedangkan strategi perbaikan yang bersifat struktur ditunjukkan pada elemen
relations, channels, key activities dan value streams-outlay and costs. Arsitektur
strategik merupakan rancang bangun strategi yang disajikan berupa indikator
rencana jangka menengah berdasarkan New Business Model Canvas Adjustment
for Government and/or Non-Profit Organization Inspektorat Badan XYZ. The government auditor of the Republic of Indonesia (RI) refers to the
position of the Government Development and Oversight Agency (BPKP) as the
government's internal supervisor (APIP) who is directly responsible to the President
as the holder of the power of the Government of the Republic of Indonesia within
the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Inspectorate
of XYZ Agency as the central APIP unit determines the priority of monitoring
targets based on the issues of the direction of supervision policies and national
strategies to carry out its supervisory role optimally. The priorities target are
arranged in the supervision program in accordance with internal capabilities by
understanding the opportunities and risks that can threaten the stability of the XYZ
Agency Inspectorate.
Good strategic planning is needed to carry out its supervisory role optimally.
One of the institutional competence developments is marked by the achievement of
the institutional index showing that 47 K/L, 10 provinces, 64 regencies/cities get a
fairly effective institutional index (KemenPANRB 2018). This shows that
continuous improvement is still needed to increase institutional effectiveness
through improving business processes. The gap between strategic issues and the
agency's internal capabilities indicates that there needs to be an improvement in
management management at the XYZ Agency Inspectorate.
Internal control at XYZ Agency must strive to maintain and oversee agency
policies. Efforts to eradicate corruption are efforts that must be carried out with
prevention. The earliest prevention is carried out through internal control. If there
is a failure in internal control, it can result in a slowdown in a work process. This
can happen due to the weaknesses of internal control that is carried out. Some of
the causes of these failures include the lack of commitment of the supervisory
apparatus in carrying out supervisory actions, the lack of knowledges and
experiences of APIP in the field being supervised, the unclear strategic direction in
the internal control policy, the non-implementation of supervision SOP and
insufficient budget.
The direction of the internal control policy in the Inspectorate leads to the
fulfillment of confidence in the leadership that the administration of government
has been running effectively, efficiently, reliably and in accordance with the laws
and regulations. To synergize all aspects of these components in order to achieve
the vision of the XYZ Agency Inspectorate, it is necessary to have the right business
model.
Based on this background, the objectives of this study are (1) to analyze the
current business model of the XYZ Agency Inspectorate; (2) analyzing the strengths,
weaknesses, opportunities and threats in each element of the XYZ Agency
Inspectorate business model; and (3) formulating an appropriate strategic
architecture design to be applied to the XYZ Agency Inspectorate.
The first attempt to achieve the research objective was to collect data related
to the internal control of the XYZ Agency Inspectorate to map the business model
using BMC. The business model mapping is intended to see the existing condition
of the XYZ Agency Inspectorate. After that, the analysis of the external and internal
environment was continued. SWOT analysis on nine elements of BMC that are
intended for non-profits / government organizations consisting of: Co-Creators,
Value Propositions, Channels, Relations, Value Streams-Return, Key Resources,
Key Activities, Key partners, and Value Stream-Outlay & costs. The results of the
SWOT analysis are then mapped to formulate strategies in developing the New
Business Model Canvas.
The characteristics of the existing Business Model Canvas Adjustment for
Government and/or Non-Profit Organization Inspectorate Agency XYZ are more
conventional, as can be seen from the element of co-creators who have not
accommodated the development of digitalization. The results of the SWOT analysis
on the nine elements of the existing Business Model Canvas Adjustment for
Government and/or Non-Profit Organization Inspectorate XYZ Agency indicate
that it is necessary to increase the internal competence of the XYZ Agency
Inspectorate. Competencies that are important to note include improvements to the
value streams-return element in the form of an assessment of the integrity zone
predicate for the XYZ Agency Inspectorate. Other internal competency
improvement strategies are shown in the value propositions, key partners, key
resources elements in the form of increasing the competence of auditors functional
positions, both supervisory and non-supervising. Meanwhile, the structural
improvement strategies is shown in the elements of relations, channels, key
activities and value streams-outlay and costs. Strategic architecture is a strategic
design that is presented in the form of medium-term plan indicators based on the
New Business Model Canvas Adjustment for Government and/or Non-Profit
Organization Inspectorate Agency XYZ.
Collections
- MT - Business [1566]