Strategi Pengembangan Pemantauan Kuota Penangkapan Ikan untuk suatu Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia

Abstract

Wilayah perairan Indonesia dibagi ke dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pengendalian kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) untuk setiap WPPNRI. Kuota hasil tangkapan tersebut akan menjadi tidak efektif untuk mengendalikan penangkapan ikan jika tidak disertai pemantauan produksi ikan yang benar. Berbagai upaya telah dilakukan namun statistik produksi perikanan masih diragukan, termasuk di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ketidak-utuhan data produksi akibat terbatasnya partisipasi dan dukungan pelaku usaha. Dalam mengatasi masalah ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat mempertimbangkan pengalaman pihak-pihak lain. Salah satu di antaranya adalah Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang telah mengembangkan sistem pemantauan dimana setiap negara anggota dituntut memantau pemanfaatan kuota yang diterimanya dengan benar. Pengalaman CCSBT yang perlu dipelajari ini mencakup peristiwa yang memicu urgensi pemantauan pemanfaatan kuota, proses yang diterapkan untuk membangun kesamaan pandangan tentang konsep pemantauan yang dikembangkan, dan praktek pelaksanaan pemantauan. Faktor-faktor penting dari pengalaman CCSBT tersebut perlu diidentifikasi dan menjadi perhatian dalam membangun dan menyempurnakan sistem pemantauan kuota penangkapan ikan di setiap WPPNRI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi latar belakang pengembangan dan penerapan sistem pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan SBT oleh CCSBT; (2) mendeskripsikan praktik penerapan sistem pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan SBT di Indonesia; (3) mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam penerapan sistem pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan SBT di Indonesia; dan (4) merumuskan strategi pengembangan sistem pemantauan pemanfaatan kuota penangkapan ikan di dalam WPPNRI. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga November 2020 melalui wawancara dan studi pustaka. Sistem pemantauan yang diadopsi oleh CCSBT ialah catch documentation scheme (CDS), sebuah sistem pencatatan data SBT yang ditangkap/dipelihara/ diperdagangkan. Proses hingga sistem diterapkan cukup panjang, mulai dari pembahasan ketidak-lengkapan data yang dibutuhkan untuk mengkaji stok SBT. Proses tersebut melibatkan para negara anggota, pelaku usaha dan para ahli. CCSBT termasuk berhasil dalam membangun kapasitas negara anggota untuk menerapkan CDS dengan supervisi dari CCSBT. Proses ini juga cukup efektif membangun kepatuhan para pelaku usaha di setiap negara anggota. Penerapan sistem pencatatan data SBT oleh CCSBT dapat dilihat dari praktik yang dilakukan Indonesia sebagai anggota penuh CCSBT dengan konsekuensi berupa kewajiban melaksanakan CDS untuk mendata hasil tangkapan SBT. Pelaksanaan CDS di Indonesia melibatkan sejumlah stakeholder yang secara umum dapat dibedakan menjadi unsur pemerintahan pembuat kebijakan (KKP), staf pelabuhan perikanan, petugas validasi CDS, asosiasi usaha perikanan dan nelayan/pelaku kegiatan penangkapan ikan. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan CDS, mulai dari kegiatan yang dilakukan nelayan hingga pembuat kebijakan, wajib dilaporkan ke Sekretariat CCSBT. Proses penerapan CDS di Indonesia ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain (1) data SBT tidak dicatat secara khusus; (2) pendataan hasil tangkapan SBT terlambat; (3) nelayan menganggap penerapan fish tag dan formulir CDS rumit; (4) tidak semua SBT yang tertangkap dapat dilaporkan melalui CDS; (5) pemasangan tag di pelabuhan (tagging on port) dan keterlambatan pelaporannya; dan (6) perbedaan data SBT di antara formulir yang diisi dan diunggah melalui aplikasi CDS. Kewajiban untuk mematuhi setiap ketentuan CCSBT ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menangani setiap permasalahan dan memperbaiki sistem pendataan hasil tangkapan SBT agar dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman CCSBT mengembangkan CDS dan penerapannya oleh Pemerintah Indonesia ini, faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan sistem pendataan hasil tangkapan SBT di Indonesia di antaranya adalah (1) adanya keprihatinan bersama terhadap kondisi sumber daya ikan yang dimanfaatkan bersama; (2) ketersediaan informasi awal untuk membangun kesadaran para stakeholder; (3) rancangan sistem pendataan; (4) supervisi pendataan; dan (5) sanksi dan penghargaan. Faktor pertama dan kedua sangat penting karena tingkat keprihatinan dan kesadaran inilah yang akan menentukan rendah-tingginya motivasi dan kesadaran untuk menerapkan sistem pencatatan data hasil tangkapan. Faktor ketiga dan keempat berperan penting dalam menentukan kelancaran penerapan dan penyempurnaan sistem pencatatan data. Faktor kelima berperan penting untuk memelihara motivasi dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem pendataan. Selanjutnya, sesuai dengan niat mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPP sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia (dalam hal ini KKP) mempertimbangkan proses pengembangan sistem pemantauan CCSBT dengan analogi bahwa CCSBT sebagai sebuah Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI dan negara-negara yang berafiliasi dengan CCSBT sebagai provinsi-provinsi di suatu WPPNRI. Strategi yang direkomendasikan untuk menyempurnakan sistem pemantauan kuota penangkapan ikan di WPPNRI adalah membangun dan menanggapi keprihatinan dan kesadaran para pelaku yang terlibat di dalam usaha penangkapan ikan, melakukan beberapa adaptasi dari sistem pemantauan kuota penangkapan SBT, seperti menyiapkan pedoman untuk mengembangkan atau menyempurnakan sistem pendataan hasil tangkapan ikan secara bertahap di setiap WPPNRI; memprioritaskan pendataan untuk jenis atau kelompok ikan tertentu atau perikanan yang homogen; serta merancang sanksi dan penghargaan untuk membangun kepatuhan secara sukarela dan efisiensi pelaksanaan sistem pemantauan. Dari implementasi strategi yang direkomendasikan ini diharapkan muncul tindakan kolektif pemantauan kuota penangkapan ikan yang efektif di setiap WPPNRI.

Fisheries Management Areas of Indonesia are divided to 11 of Fisheries Management Areas of Republic of Indonesia (FMA RI). Fishing control is conducted by determining Total Allowable Catch (TAC) for each Fisheries Management Area. The fishing quota is not effective to control fishing if there is no right monitoring. Many efforts has been conducted, however the statistical data of fisheries production in Indonesia is still questionable. One of the reasons is the incomplete production data due to the limited participation and support of business actors. To solve this problem, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) should consider experiences of other actors. One of them is the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) which has developed monitoring system in which each country is encouraged to monitor correctly quota utilization which they receive. The CCBST experiences which need to be understood are occasions that trigger the urgency of quota utilization monitoring, implemented process to establish common view on the developed monitoring concept, and monitoring implementation practice. The important factors of CCSBT experiences need to be identified and become a concern in establishing and accomplishing fishing quota monitoring system in each FMA-RI. Therefore, this study aimed: (1) to identify the background of development and implementation of monitoring system of SBT fishing quota utilization; (2) to describe implementation of monitoring system of SBT fishing quota utilization in Indonesia; (3) to identify the problem and success factor in monitoring system implementation of SBT fishing quota utilization in Indonesia; (4) to formulate development strategy of monitoring system of SBT fishing quota utilization in FMA-RI. This study was conducted on June until November 2020 by interview and literature review. CCBST adopted catch documentation scheme (CDS), a data recording system of caught/preserved/sold SBT. The CDS implementation was quite long started by discussion about incomplete data required to assess SBT stock. The process involved member countries, business actors, and experts. CCBST had been successful in establishing capacity of member country to implement CDS by supervision from CCSBT. This process was effective enough to establish the compliance of business actors in each member country. The data recording system implementation of SBT by CCSBT had been implemented in Indonesia as full member of CCSBT using CDS to collect fishing catch data of SBT. The CDS implementation in Indonesia involved stakeholders such as Government as policy maker (MMAF), fishing port staff, CDS validation officer, fisheries business association and fisher. Every process related to CDS implementation by fisher or policy maker must be reported to CCSBT secretariat. The CDS implementation of in Indonesia faced some problems, such as: (1) SBT data was not specifically recorded; (2) data collection of SBT was late; (3) the fisher assumed that fish tag and CDS form was complicated; (4) not all caught SBT was reported via CDS; (5) tagging on port and delayed report; (6) the data difference on filled out and uploaded form via CDS. The obligation to comply each provision of CCSBT encouraged Government of Indonesia to solve problems and fix data collection system of SBT catch well. Based on the experiences of CCSBT in developing and implementing CDS by Government of Indonesia, success factor in data collection system implementation of SBT in Indonesia were: (1) the concern on fish resources utilized together; (2) the availability of early information to establish stakeholder awareness; (3) design of data collection system; (4) data collection supervision; (5) punishment and reward. The first and second factor was very important because concern and awareness determined motivation and awareness to implement data collection system of SBT catch. The third and fourth factor was important in determining implementation and improvement continuity of data collection system. The fifth factor was important to establish stakeholder motivation and participation in data collection system. In accordance to the intention in actualizing fisheries management based on Fisheries Management Area (FMA) as mandated on RPJMN 2020-2024, Government of Indonesia, in this case was MMAF, considered CCSBT monitoring system development by analogy that CCSBT was as fisheries management unit and affiliated countries with CCSBT as provinces in FMA-RI. The recommended strategy to accomplish fishing quota monitoring system in FMA-RI were: establishing and responding concern and awareness of stakeholder involved in fishing business, adapting monitoring system of SBT fishing quota, such as document preparation for developing and completing fish data collection system gradually in FMA-RI; prioritizing data collection for certain fish group or homogenous fish group; and adjusting penalty and award to establish the compliance voluntarily and to actualize the efficiency in monitoring system implementation. Based on the recommended strategy implementation, the effective simultaneous action in fishing quota monitoring was expected to be implemented in each FMA-RI.