Pengaruh Oligarki Terhadap Kinerja KPK Sebelum dan Setelah Revisi Undang-Undang KPK

Abstract

Eratnya hubungan antara Oligariki Ekonomi dan Oligarki Politik masih ada hingga era reformasi. Hal ini yang menyebabkan masih maraknya terjadinya tindak kejahatan korupsi oleh aktor yang berkepentingan. Kasus korupsi selama ini ditangani oleh sebuah lembaga yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi Undang-undang KPK pada tahun 2019 memunculkan pertanyaan mengenai kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi Undang-undang yang terjadi dinilai karena kepentingan aktor ekonomi dan aktor politik yang berkepentingan sehingga dengan adanya revisi produk hukum dinilai melemahkan kinerja lembaga pemberantasan korupsi. Dampaknya terjadi kebocoran anggaran yang menyebabkan pembangunan di Indonesia menjadi terhambat. Penelitian ini akan dilakukan di Jabodetabek sebagai pusat data dan pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif yang didapat dari hasil Indeep interview. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan purposive yakni mengambil informan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan.