Proses Komunikasi dalam Penetapan dan Pengelolaan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sebagai Cagar Budaya Nasional
View/ Open
Date
2019Author
Sari, Noni Wilda
Lubis, Djuara P
Matindas, Krishnarini
Metadata
Show full item recordAbstract
Pemerintah menetapkan kawasan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung
sebagai kawasan cagar budaya pada tahun 2017 berdasarkan SK Mentri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106/M/2017. Kawasan ini ditetapkan
sebagai kawasan yang perlu dilindungi eksistensinya karena bangunan rumah
gadang yang memiliki nilai sejarah dan nilai-nilai budaya didalam kawasan ini
dapat dimanfaatkan untuk sektor pariwisata. Pemerintah sebagai pihak yang
mencanagkan kebijakan penetapan ini mempunyai peran dalam menumbuhkan
dukungan masyarakat terhadap rencana penetapan dan pengelolaan kawasan
perkampungan ini dan dalam mengelola kawasan, para aktor yang terlibat dapat
memberikan beragam kontribusi sesuai dengan kepentingan nya masing-masing
terhadap perkampungan adat nagari Sijunjung yang dapat mempengaruhi arah
pengelolaan kawasan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung ini. Penelitian ini
bertujuan untuk (1) menganalisis proses komunikasi pada penetapan
Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sebagai cagar budaya nasional, (2)
menganalisis pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan
perkampungan adat Sijunjung sebagai Cagar Budaya Nasional dan (3)
menganalisis proses komunikasi antara stakeholder dalam pengelolaan
perkampungan adat Sijunjung sebagai Cagar Budaya Nasional
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan jenis penelitian
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan
observasi. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik snowball sampling.
Analisis data dilakukan dengan pemetaan stakholder (Reed et al 2009) dan
analisis proses komunikasi dengan metode SPEAKING (Dell Hymes). Penelitian
dilakukan dari bulan maret sampai dengan Juni 2019.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan Perkampungan Adat
Nagari Sijunjung sebagai cagar budaya nasional dapat terlaksana karena adanya
proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan terhadap masyarakat
perkampungan adat. Hal ini juga didukung oleh adanya sistem adat yang
mengatur pengambilan keputusan pada masyarakat. Dialog bisa menjadi jalan
untuk menyatukan kepentingan yang dalam hal ini kepentingan konservasi dan
pariwisata untuk ekonomi. Dalam pengelolaan perkampungan adat nagari
Sijunjung terlihat beragam kepentingan dari stakholder yang terlibat sehingga
menimbulkan beragam kebijakan yang diterapkan di perkampungan adat nagari
Sijunjung ini. Ada upaya diantara stakholder dalam menjembatani berbagai
kepentingan yang dimiliki melalui proses komunikasi pada pertemuan-pertemuan
yang dilakukan diantara stakeholders, dalam proses komunikasi tersebut tampak
adanya pengelolaan yang sejalan antara kebijakan konservasi dan kebijakan
toursm (wisata) di kawasan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung.
Collections
- MT - Human Ecology [2242]