Proses Komunikasi dalam Penetapan dan Pengelolaan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sebagai Cagar Budaya Nasional

Abstract

Pemerintah menetapkan kawasan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sebagai kawasan cagar budaya pada tahun 2017 berdasarkan SK Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106/M/2017. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan yang perlu dilindungi eksistensinya karena bangunan rumah gadang yang memiliki nilai sejarah dan nilai-nilai budaya didalam kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk sektor pariwisata. Pemerintah sebagai pihak yang mencanagkan kebijakan penetapan ini mempunyai peran dalam menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap rencana penetapan dan pengelolaan kawasan perkampungan ini dan dalam mengelola kawasan, para aktor yang terlibat dapat memberikan beragam kontribusi sesuai dengan kepentingan nya masing-masing terhadap perkampungan adat nagari Sijunjung yang dapat mempengaruhi arah pengelolaan kawasan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung ini. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis proses komunikasi pada penetapan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sebagai cagar budaya nasional, (2) menganalisis pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan perkampungan adat Sijunjung sebagai Cagar Budaya Nasional dan (3) menganalisis proses komunikasi antara stakeholder dalam pengelolaan perkampungan adat Sijunjung sebagai Cagar Budaya Nasional Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik snowball sampling. Analisis data dilakukan dengan pemetaan stakholder (Reed et al 2009) dan analisis proses komunikasi dengan metode SPEAKING (Dell Hymes). Penelitian dilakukan dari bulan maret sampai dengan Juni 2019. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung sebagai cagar budaya nasional dapat terlaksana karena adanya proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan terhadap masyarakat perkampungan adat. Hal ini juga didukung oleh adanya sistem adat yang mengatur pengambilan keputusan pada masyarakat. Dialog bisa menjadi jalan untuk menyatukan kepentingan yang dalam hal ini kepentingan konservasi dan pariwisata untuk ekonomi. Dalam pengelolaan perkampungan adat nagari Sijunjung terlihat beragam kepentingan dari stakholder yang terlibat sehingga menimbulkan beragam kebijakan yang diterapkan di perkampungan adat nagari Sijunjung ini. Ada upaya diantara stakholder dalam menjembatani berbagai kepentingan yang dimiliki melalui proses komunikasi pada pertemuan-pertemuan yang dilakukan diantara stakeholders, dalam proses komunikasi tersebut tampak adanya pengelolaan yang sejalan antara kebijakan konservasi dan kebijakan toursm (wisata) di kawasan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung.